Jakarta (ANTARA News) - pemerintah saat ini tengah berencana menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah mengingat HPP yang berlaku saat ini tak belum mampu memberi keuntungan yang layak bagi petani.
Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Senin, menyatakan dengan naiknya harga-harga sarana produksi pertanian saat ini, HPP yang berlaku sebesar Rp1.750 gabah kering panen (GKP) dinilai belum cukup menutup ongkos produksi yang dikeluarkan petani.
"Kemungkinan Januari 2007 nanti baru akan diberlakukan karena kalau untuk Agustus ini harus melakukan perubahan APBN," katanya saat pencanangan pengendalian hama penggerek batang padi di Desa Lemah Abang Kecamatan Talagasari.
Sebelumnya seorang petani setempat mengeluhkan, HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.730/kg untuk GKP saat ini tak seimbang dengan ongkos produksi seperti harga pupuk, benih maupun obat-obatan yang semakin meningkat.
"Oleh karena itu kami meminta pemerintah untuk menaikkan HPP sehingga seimbang dengan biaya produksi," katanya.
Menanggapi kekuatiran kenaikan HPP gabah akan berdampak pada peningkatan laju inflasi, Anton menyatakan, jika harga-harga lain naik maka bukan berarti harga gabah atau beras yang diturunkan.
Untuk membantu masyarakat miskin, tambahnya, pemerintah bisa memberikan subsidi melalui program beras untuk rakyat miskin (Raskin).
Anton menyatakan, pihaknya setuju jika harga beras tidak terlalu tinggi namun demikian harga gabah juga agar tak terlalu rendah.
"Selama ini perbedaan harga gabah dan harga beras terlalu lebar sehingga yang menikmati justru pengusaha bukan petani padi," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
