"Tidak mungkin dibenarkan, negara kita ini negara hukum dan aparat keamanan, bupati, wali kota, gubernur turut bertanggungjawab, jangan abstain," kata Yudhoyono di Jakarta, Senin, merujuk unjuk rasa anarkistis, penyisiran, dan penyegelan awal tahun 2012.
Imbauan itu disampaikan Presiden di hadapan sekitar 1.000 pengusaha seluruh Indonesia yang menghadiri Musyawarah Nasional IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Presiden mengaku telah dilapori Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo bahwa tahun ini unjuk rasa anarkistis, penyisiran dan penyegelan berhasil dihentikan dan dicegah.
"Jangan sampai terjadi lagi ada penyisiran, penyegelan, pemaksaan, pekerja sedang aktif bekerja dipaksa untuk unjuk rasa, yang tidak mau disegel," katanya.
Presiden mengatakan telah mengeluarkan instruksi tertulis dan lisan kepada pimpinan daerah, aparat keamanan, penegak hukum pusat dan daerah serta TNI bahwa menjaga situasi sosial dan keamanan nasional adalah kebijakan pemerintah.
"Jangan dibiarkan, jangan dianggap itu bagian dari demokrasi. Bukan. Itu sifat buruk atau ekses dari demokrasi dan kebebasan," katanya.
Menurut Yudhoyono, jika situasi negara terus terguncang, politik tidak stabil, keamanan gonjang-ganjing dan kondisi sosialnya pecah belah maka ekonomi tidak bisa dibangun dan dunia usaha tidak bisa tumbuh.
"Para gubernur, bupati, walikota ketika berkampanye sanggup menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, jadi harus melaksanakan," katanya.
Pewarta: GNC Aryani
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2013
