Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat memperbaiki sebanyak 792 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di 16 kecamatan selama 2023 agar masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak.
"RTLH ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Bupati Agam Andri Warman di Lubuk Basung, Jumat.
Ia mengatakan, ke-792 unit RTLH itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Agam, Baznas Agam dan APBN.
Untuk APBD Agam dialokasikan sebesar Rp2,05 miliar untuk 131 unit RTLH. Ini sesuai dengan keputusan Bupati Agam Nomor 318 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023.
Baca juga: Wali Kota Surakarta targetkan 2025 tidak ada lagi RTLH
Baca juga: Wali Kota Surakarta targetkan 2025 tidak ada lagi RTLH
Sedangkan dari Baznas Agam sebesar Rp342,5 juta untuk 22 unit. Kemudian bantuan RTLH dari Provinsi Sumbar menggunakan dana APBN sebanyak 639 unit dengan dana Rp12,78 miliar.
"RTLH ini untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan penghuni. Semoga dengan bantuan RTLH ini masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak dan memanfaatkannya dengan maksimal,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Agam Rinaldi menambahkan penerima RTLH dapat memperhatikan persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
Baca juga: Peserta Latsitardanus XLIII rehabilitasi puluhan RTLH di Sumbar
Baca juga: Peserta Latsitardanus XLIII rehabilitasi puluhan RTLH di Sumbar
"Rumah yang dibangun sesuai dengan syarat bangunan, kesehatan dan lainnya," katanya.
Ia mengakui, RTLH merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Bentuk kegiatan RTLH antara lain kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
Sasaran rehab RTLH sendiri merupakan rumah penduduk berpenghasilan rendah yang sudah memiliki PBB dan tanah tidak dalam sengketa dengan kondisi kurang layak.
"Ini salah satu misi Kabupaten Agam yakni pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan migitasi bencana," katanya.
Baca juga: Kasad: TNI AD bantu pemulihan pascapandemi lewat renovasi RTLH
Baca juga: Kasad: TNI AD bantu pemulihan pascapandemi lewat renovasi RTLH
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2023
