"Saya sudah sampaikan ke Adhi Karya jangan terpaku kepada Perpres. Cari cara menerobos birokrasi. Jangan semuanya serba Perpres," kata Dahlan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin.
Menurut Dahlan, di tengah belum adanya kepastian dikeluarkannya Perpres, manajemen Adhi Karya harus mencari akal agar proyek tersebut berjalan tetapi tidak menyalahi aturan.
"Masa semuanya serba Perpres. Ini seolah-olah membebani Presiden, cari akal lah," kata Dahlan.
Perpres untuk penugasan proyek inisiasi monorel Jabodetabek usulan konsorsium BUMN yang diketuai PT Adhi Karya hingga kini belum keluar.
Untuk itulah menurut Dahlan, caranya adalah dengan membangun di wilayah masing-masing, yaitu Jakarta, Bekasi dan Bogor.
"Izin pembangunannya bisa saja diberikan Gubernur DKI Jakarta, Bupati Bekasi, dan Bupati Bogor," ujar Dahlan.
Ia menambahkan, jika pembangunan sebuah proyek dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka pembiayaannya tidak memakai dana APBN.
Setelah di masing-masing wilayah sudah dibangun maka tinggal melakukan koneksi saja, atau disambung sesuai dengan rutenya, yaitu Bekasi-Cawang, Cawang-Cibubur, dan Cawang-Kuningan.
"Sekali lagi, ini adalah terobosan yang aneh. Namun bisa dijadikan mengatasi masalah birkorasi yang sulit," ujarnya.
Konsorsium proyek monorel Jabodetabek yang dipimpin Adhi Karya ini beranggotakan BUMN lainnya yaitu PT Len Industri, PT Industri Kereta Api (Inka), PT Telekomunikasi Indonesia, PT Jasa Marga serta Bank Mandiri.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2013
