BKKBN: Pengendalian angka kelahiran bisa wujudkan Indonesia Emas 2045

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indra Murty Surbakti menyatakan pengendalian angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Target TFR kita 2,1 pada tahun 2024, secara teori itu memenuhi replacement level atau kondisi dimana posisi orang tua diganti dengan anak. Jadi 2,1 itu kelahiran per ibu dan anak. Kita ada yang namanya penduduk tumbuh seimbang, dimana penduduk kita tidak turun atau stabil, maka kita ingin mendapatkan angka 2,1 supaya penduduk kita stabil, tidak menurun untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Indra saat ditemui di Jakarta, Senin.

Adapun berdasarkan hasil penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN 2023, saat ini angka TFR ada di angka 2,14, sehingga Indra optimis target 2,1 bisa tercapai di tahun 2024.

"Jangan sampai penduduk kita turun terlalu cepat, jangan sampai minus seperti di China atau Jepang, menurun penduduknya. Kita perlu menjaga bagaimana agar penduduk kita stabil dan tidak menurun ke depannya, sesuai target 2,1," ujarnya.

Baca juga: BKKBN: Pengendalian kelahiran secara nasional sudah "on the track"

 

Indra memaparkan saat ini Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, tetapi bonus ini tidak bisa langsung dimanfaatkan karena baru bisa dirasakan dampaknya beberapa tahun mendatang.

"Bonus demografi sebenarnya bukan bonus yang bisa langsung dimanfaatkan, istilahnya ini kesempatan. Ada penduduk usia produktif yang sangat banyak, tetapi mereka kan kesehatannya harus baik, pendidikannya tinggi, dan mereka juga harus mempunyai pekerjaan. Kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini, maka kita akan menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Namun, menurutnya, bonus demografi ini tidak bisa didapatkan terus-menerus.

"Ini hanya dapat kita nikmati hingga 2030-an terakhir. Setelah itu penduduk usia produktif sudah mulai menurun ke depannya, maka dari itu TFR tadi juga perlu menjadi fokus kita. Memang nanti ke depannya untuk kebijakan penduduk di daerah harus berbeda-beda, yang masih di atas 2,1 diturunkan, yang di bawah itu juga dinaikkan, tetapi tetap dikontrol," ucapnya.

Baca juga: Kepala BKKBN: Angka kelahiran total di Indonesia alami disparitas