Langkah itu muncul setelah Al Qaida di negara tetangga Suriah, Irak, membenarkan bahwa pihaknya melahirkan dan membawahi Front Al-Nusra, lapor AFP.
Front Al-Nusra merupakan salah satu ujung tombak penting pemberontakan dalam perlawanan bersenjata menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad.
"Kita perlu melakukan pembahasan dengan para mitra Eropa kita dan mitra-mitra di Dewan Keamanan soal kemungkinan memasukkan kelompok-kelompok ekstrimis ini ke dalam daftar teroris," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Philippe Lalliot dalam jumpa pers.
"Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bisa berdampak di lapangan. Kita lihat saja dalam beberapa hari dan beberapa minggu mendatang apa yang harus dilakukan," ujarnya.
Washington awal tahun ini sudah memasukkan Al-Nusra ke dalam daftar hitam sebagai organisasi teroris.
Al-Nusra dilihat sebagai organisasi yang memiliki kaitan erat dengan para pejuang Al Qaida yang memimpin perlawanan terhadap pasukan AS di Irak sebelum pasukan AS itu ditarik tahun lalu.
Pemimpin kelompok depan Al Qaida, Abu Bakr al-Baghdadi, pada Selasa membenarkan bahwa Al-Nusra adalah organisasi bentukannya dan sang pemimpin, Abu Mohammed al-Jawlani, merupakan "salah satu tentara kami".
Prancis dan Inggris telah mendesak bagi dicabutnya embargo oleh Eropa menyangkut pengiriman persenjataan ke Suriah sehingga senjata bisa disalurkan kepada para pemberontak.
Namun, Lalliot mengatakan tetap ada kekhwatiran persenjataan itu akan jatuh ke tangan para ekstrimis.
"Jika kita mengirimkan persenjataan, hal itu harus disertai dengan jaminan bahwa senjata akan sampai ke tangan para pejuang oposisi Suriah yang memiliki nilai" negara-negara Barat, kata Lalliot.
"Saat ini kami tidak punya jaminan penuh dan ini merupakan topik pembicaraan kami dengan (oposisi) Koalisi Nasional Suriah serta mitra-mitra Eropa kami," ujarnya. (T008/M016)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2013
