Pangkalpinang, Bangka (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa keputusan-keputusan penting yang harus diambil di tanah air tidak boleh dilakukan demi mencari popularitas pengambil keputusan serta kepentingan kelompok.
"Keputusan-keputusan besar di negara ini harus diambil dengan memperhatikan konstitusi serta sistem politik dan bukannya untuk mencari popularitas atau demi kepentingan suatu keplompok," kata Presiden di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Selasa malam.
Presiden mengemukakan hal itu ketika membuka kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang akan berlangsung hingga 30 Juni.
Presiden yang berbicara tanpa teks menyinggung pula masalah Pancasila serta UUD 1945.
"Pancasila, UUD 1945 serta NKRI, tidak perlu diperdebatkan ke sana ke mari," kata Presiden yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Menpora Adyaksa Dault, serta Gubernur Bangka Belitung, Hunardi Rani.
Yudhoyono mengatakan, Pancasila telah merupakan bentuk final ideologi negara seperti yang pernah dikatakan Bung Karno.
"Saya katakan, Pancasila tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ada TAP MPR yang menyebutkan Pancasila sebagai ideologi negara," katanya.
Sebelumnya Ketua Presidium GMNI masa bhakti 2003-2006 Wahyuni Refi Setyabekti mendesak Yudhoyono untuk mengganti para pembantunya yang tidak konsisten dalam berdemokrasi politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam.
"Bapak Presiden jangan ragu mengambil sikap dan tindakan untuk mempersilahkan minggir para pembantu bapak yang tidak konsisten," kata wanita tersebut dengan lantang.
Wahyuni kemudian berkata, salah satu yang urgent (mendesak)adalah rakyat ingin melihat kepemimpinan yang tegas, berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat.
Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak mau hanya diberi informasi makro ekonomi karena rakyat butuh berputarnya mikro ekonomi, harga yang murah dan ketersediaan lapangan kerja.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
