Manado (ANTARA News) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menyebutkan ada indikasi penyelundupan dan penimbunan BBM di sejumlah wilayah sehingga menimbulkan masalah distribusi.
"Kami ingin memastikan apakah alokasi BBM bersubsidi tahun ini sebesar empat puluh enam juta kiloliter atau setara Rp193 triliun sampai ke masyarakat atau tidak. Ini uang rakyat sehingga mereka berhak mendapatkannya," kata Ali saat kunjungan kerja ke Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu.
Dia mengungkapkan, peluang praktik penyelundupan terbuka karena terjadi disparitas harga dasar dengan harga pasar yang separuh lebih dari harga dasar premium Rp4.500 per liter.
Indikasi lain adalan penimbunan untuk kemudian dijual pada harga lebih tinggi dari harga dasar. "Tidak mungkin orang akan melakukan perjalanan jauh dengan hanya berjalan kaki, pasti harus membeli BBM. Nah celah harga yang cukup besar ini menyebabkan barang ini mudah diperdagangkan," kata Ali.
Dia mengharapkan, pasokan BBM harus berada pada posisi aman sehingga rakyat pasti memperoleh BBM. "Masyarakat harus menikmatinya. Dan Pertamina harus menjamin pasokannya sampai SPBU. Bila pasokan lancar maka tidak akan terjadi penumpukan-penumpukan kendaraan," kata Ali.
Pewarta: Karel A Polakitan
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2013
