"Oleh karena itu partai politik (parpol) harus menampilkan calon `yang laku dijual` di hadapan masyarakat," katanya pada seminar "Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia Tahun 2014", di Yogyakarta, Sabtu.
Pada posisi itu, menurut dia, peran parpol sangat penting mengingat pintu pencalonan menjadi anggota DPR atau presiden dan wakil presiden harus melalui parpol.
"Berkaitan dengan hal itu parpol harus mampu menghadirkan sosok sebagai wadah pendidikan politik yang baik bagi rakyat, bukan sekadar mesin mobilisasi massa," katanya.
Ia mengatakan, parpol juga harus memperkuat basis ideologinya, bukan semata bersifat pragmatis. Saat ini yang terjadi adalah surplus jumlah parpol tetapi defisit pada basis ideologi yang digarap.
"Jumlah parpol banyak tetapi karakter satu parpol dengan parpol lainnya tidak jauh berbeda atau hampir seragam," kata Kepala Divisi Kerja Sama dan Publikasi Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Menurut dia, parpol juga harus mampu meyakinkan masyarakat pemilih bahwa calonnya adalah sosok yang berintegritas, jujur, dan siap memegang teguh amanah.
"Kenyataan bahwa banyak kader parpol terlibat dalam kasus korupsi dan pelanggaran hukum akan ikut memberi kontribusi pada meningkatnya angka golput karena kepercayaan masyarakat menurun," katanya.
Ia mengatakan, sistem pemilu juga memberi pengaruh terhadap digunakan atau tidaknya hak pilih masyarakat. Sistem pemilu yang menutup ruang kreativitas masyarakat untuk berpartisipasi berpenagruh pada digunakan atau tidaknya hak pilih.
Contohnya, jika parpol tidak mampu menghadirkan kandidat pemimpin yang mampu memenuhi harapan masyarakat, maka pintu bagi calon independen harus dibuka.
"Melalui calon independen diharapkan kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi kepentingannya dalam satu parpol tertentu dapat terakomodasi oleh calon independen," katanya.
Pewarta: Bambang Sutopo Hadi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2013
