"Kalau ditunda sebagian, lebih baik UN ditunda untuk keseluruhannya di Indonesia," kata Dedi kepada ANTARA News di Jakarta, Minggu.
Dia mengaku sejak awal tidak menyetuji Ujia Nasional dijadikan alat ukur menentukan kelulusan siswa.
"Apalagi ada kasus seperti sekarang ini. Kita sudah hitung sejak dari tahun 2010 bahwa UN tidak perlu, tapi menterinya tidak pernah mengevaluasi soal kelulusan murni atau rekayasa," kata Miing.
Politisi PDIP itu menyebut alasan teknis belum siapnya percetakan mencetak soal Ujian Nasional adalah sama sekali tidak masuk akal.
"Dari sisi teknis, saya menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak cerdas. Secara geografis, Indonesia itu luas sekali," kata dia.
Dia menyambung, "Kok soal ujian untuk Sumatera Barat dicetak di Ciawi, Bogor? Kenapa sih tidak dicetak di kota-kota besar dalam kaitannya dengan otonomi daerah?"
Dia memisalkan soal-soal Ujian Nasional untuk wilayah Indonesia bagian tengah dapat dicetak di Makasar, Sumatera dicetak di Medan.
Ia menenggarai, penundaan ini karena permainan bisnis yang akibatnya ditanggung murid sekolah. "Tidak bisa mungkin tidak. Jangan lah anak didik dikorbankan hanya karena bisnis," tuduhnya.
Dedi minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja enteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Saya berharap Presiden SBY agar menteri ini dievaluasi. Penundaan UN ini sangat berdampak buruk bagi siswa yang sebenarnya sudah siap untuk mengikuti UN," kata Dedi.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2013
