Melalui keterangannya di Jakarta, Senin, ia mengatakan siklus kebijakan publik pada era digital tak lagi bersifat tahapan linier satu arah, namun sangat interaktif dalam berbagai dimensinya.
Dari hasil evaluasi berkesinambungan dalam siklus e-policy, Anwar Sanusi menilai re-desain siklus kebijakan publik, memperhitungkan ICT (Information and Communication Technology), dan khususnya kemampuan analitis yang disediakan Big Data. Ciri khas dari instrumen Big Data adalah memungkinkan untuk memproses secara real-time.
"Salah satu kelebihan dari proses data seketika atau mendekati seketika adalah hasil evaluasi didapatkan segera sesaat data ada. Hal ini memungkinkan cara pandang baru dalam siklus kebijakan yaitu evaluasi berkesinambungan," ujarnya.
Dalam sambutan sekaligus arahannya pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Fungsional Perencana Kemnaker, Anwar Sanusi juga mengatakan perencana harus memahami perubahan lingkungan strategis untuk penyusunan renstra, program, dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan.
Baca juga: Kemenaker siapkan kebijakan pastikan akses ke pasar kerja di KITB
Perencana, lanjutnya, juga harus mengetahui substansi yang direncanakan, tak hanya berkutat pada struktur administrasi program dan kegiatan tahunan, seperti Renja-Krisna (Rencana Kerja-Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dan RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).
"Sebagus apapun kebijakan active labor market, kebijakan tersebut tak akan tersampaikan dengan baik, jika tak dapat diturunkan ke dalam program, kegiatan, dan anggaran. Para perencana-lah yang secara profesional bertugas melakukan hal ini," tutur Sekjen Kemnaker itu.
Rakornis bertema "Peran Perencana dalam Penyusunan Rencana Strategis Kemnaker tahun 2025-2029" itu digelar bertepatan pada momentum menjelang pergantian RPJMN 2020-2024 ke RPJMN 2025-2029.
Karena itu Sekjen Kemnaker berpesan agar momentum transisi ini harus dimanfaatkan untuk menjaring sejumlah isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan ketenagakerjaan 2025-2029.
"Antara lain bonus demografi dan ageing, digiltalisasi, perubahan pola hubungan dan budaya kerja, future jobs, dinamika pengupahan, informasi pasar kerja, jaminan sosial yang adaptif, serta isu digital era governance dalam sektor publik, dan lain-lain," ujarnya.
Baca juga: Kemnaker perkuat kebijakan pasar tenaga kerja antisipasi 2023
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2023
