Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin meminta konflik dualisme pengurus provinsi (pengprov) PSSI serta dualisme pengelolaan klub segera dituntaskan seiring dengan perdamaian di tingkat pusat.

Khusus untuk penyelesaian dualisme pengprov PSSI, kata dia, berdasarkan hasil rapat Komite Eksekutif PSSI beberapa waktu lalu harus dituntaskan selambat-lambatnya Juli melalui mekanisme Musyawarah Provinsi (Muspov).

"Semuanya harus segera dituntaskan. Ini demi kemajuan kita bersama dalam mengembangkan persepakbolaan nasional," kata Djohar Arifin di Kantor PSSI Senayan Jakarta, Selasa.

Selama ini sedikitnya ada 17 pengprov PSSI yang bermasalah terkait dualisme kepengurusan, bahkan semuanya telah melakukan pemilihan kepengurusan baru dan telah dilantik oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin.

Hanya saja, saat verifikasi peserta Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, 17 Maret lalu, ke 17 perwakilan pengprov yang telah dilantik itu tidak terdaftar karena kongres didasarkan pada data KLB Solo. Kondisi ini membuat suasana memanas dan dinilai memunculkan permasalahan baru karena statusnya dianggap tidak sah.

Pengprov PSSI yang terjadi dualisme kepengurusan diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara dan Riau.

"Ini semua demi persaudaraan, persahabatan dan kebersamaan. Kita mulai dari nol. Perdamaian dipusat harus diikuti tingkat daerah," kata Djohar Arifin Husin menegaskan.

Mantan Sekjen KONI Pusat itu menambahkan, kondisi yang sama juga harus dilakukan oleh klub yang selama ini terjadi dualisme. Klub-klub ini harus secepatnya bersatu demi membangun tim yang lebih kuat baik dari segi pemain maupun pendanaan.

"Seperti PSMS Medan. Kedua kubu telah dipertemukan. Keduanya ini bersama membangun sepak bola. Kemungkinan pekan depan udah beres," kata pria yang juga mantan pemain klub PSMS Medan itu.

Selain PSMS Medan, dualisme klub juga terjadi di Surabaya dalam hal ini klub Persebaya. Hingga saat ini proses rekonsilasi antara Persebaya IPL dengan Persebaya Divisi Utama belum bisa dilakukan baik. Selain itu ada Arema Indonesia dan Persija Jakarta.

"Jika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum," kata Djohar Arifin Husin dengan tegas. (ANT)

Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2013