Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PKS DPR RI membentuk tim investigasi Ujian Nasional (UN) menyusul adanya reaksi sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai UN.
"Ide pembentukan tim investigasi UN ini muncul setelah Fraksi PKS banyak menerima laporan dan masukan dari masyarakat terkait penyimpangan pelaksanan UN 2006," kata Sekretaris Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.
Tim investigasi dipimpin Mustafa Kamal dan beranggota anggota Komisi VII dan Komisi X DPR dari PKS. "Kami banyak menerima laporan kebocoran, penyimpangan dan tindakan tidak fair` dalam pelaksanaan UN," katanya.
Mustafa menyatakan, tim investigasi ini akan bekerja untuk mengungkap apakah laporan masyarakat terkait penyimpangan UN benar atau tidak. Jika hasil investigasi ini berhasil mengungkap adanya penyimpangan atau pelanggaran, PKS akan mendorong agar dilakukan pengusutan secara tuntas.
"Bahkan lebih jauh dari itu, jika memang terbukti banyak penyimpangan dan berpotensi menimbulkan masalah yang serius, kita akan merekomendasikan agar UN dihapus," katanya.
Anggota Komisi X dari Fraksi PKS Yusuf Supendi meminta pemerintah untuk memperpanjang masa pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) mengingat pemerintah sedang mencari solusi terbaik bagi siswa berprestasi yang tidak lulus UN.
"Kami meminta Depdiknas memperpanjang masa pendaftaran SPMB agar siswa yang telanjur tidak mendaftar karena tidak lulus UN dapat memperoleh kesempatan mendaftar. Apalagi pemerintah menjanjikan untuk mencari solusi bagi mereka," katanya.
Yusuf juga mendesak siswa yang tidak lulus satu pelajaran diperkenankan mengikuti SPMB. Apabila diterima mereka dapat kuliah dan mengikuti ujian ulangan tahun depan pada materi yang tidak lulus.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
