“Penting bagi semua anggota ASEAN untuk bekerja sama, karena dana perubahan iklim dan pasar karbon sangat penting untuk masa depan berkelanjutan,” kata Airlangga dalam kegiatan ASEAN Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Minggu.
Dia mencontohkan, Singapura dan Malaysia sedang mengerjakan perdagangan karbon dengan sistem yang berbeda. Sementara itu, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengembangkan kebijakan mengenai bursa karbon yang tertuang pada Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
Dalam konteks itu, negara-negara ASEAN bisa saling bekerja sama untuk perdagangan karbon.
“Kami tidak ingin ASEAN terpecah belah oleh pendanaan hijau secara global. Kita butuh kolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya,” ujar Menko Airlangga.
Baca juga: Menko Airlangga ajak delegasi jadikan ASEAN pusat pertumbuhan dunia
Airlangga menambahkan, ASEAN perlu mengoptimalkan sektor swasta, sumber daya, jaringan, dan teknologi untuk menemukan solusi bagi tantangan sosial-ekonomi dan perubahan iklim.
Di sisi lain, Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya aspek penguatan peran swasta dalam mengurangi risiko fragmentasi geopolitik. Hal itu dapat dilakukan dengan kolaborasi sektor publik dengan swasta dalam pengembangan arsitektur ekonomi multilateral yang terbuka, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan.
Sektor swasta perlu terlibat aktif dengan mencari berbagai peluang pertumbuhan baru.
“Sektor swasta harus bekerja sama dengan bisnis-bisnis lainnya untuk mengeksplorasi area kolaborasi yang potensial. Sektor swasta ASEAN tidak boleh hanya berpegang pada model bisnis, tetapi juga memaksimalkan keterkaitan ekonomi lokal dan juga melibatkan UMKM,” ujar Airlangga.
Baca juga: Mendag sebut kerja sama ASEAN buka potensi ekonomi hijau di kawasan
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
