Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
DKPP akan periksa ketua dan anggota KPU pada Senin
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (4/9) pukul 09/00 WIB terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Sekretaris DKPP David Yama, dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.
"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni 5 hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," kata David.
Selengkapnya baca di sini.
Pangdam: Lima pucuk senpi rakitan diamankan di markas KKB Aluguru
Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor Inf. Cosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa, Jumat (1/9).
Selengkapnya baca di sini.
Pangdam Cenderawasih sesalkan ditembaknya aktivis kemanusiaan
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan menyesalkan penembakan yang menewaskan Michele Kurisi Doga, aktivis kemanusiaan yang ditembak KKB.
"Sangat disayangkan kasus penembakan yang menewaskan Michele Kurisi Doga, karena almarhum adalah aktivis kemanusiaan," kata Mayjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA di Jayapura, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
Walhi temukan 7.376 titik api di 235 konsesi sawit dan HTI di Kalbar
Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam mengatakan sebanyak 7.376 hot spot (titik panas) terpantau pada 235 konsesi sawit dan HTI di Kalimantan Barat sepanjang bulan Agustus 2023, namun masih nihil proses hukum terhadap penanggung jawab usaha yang diduga terjadi kebakaran pada konsesinya.
"Secara praktik nihil-nya proses hukum terhadap penanggung jawab usaha yang diduga terjadi kebakaran pada konsesinya bagi kami sangat tidak biasa dan ada kesan terjadi pembedaan perlakuan. Sementara warga yang diduga terlibat karhutla justru lebih sigap diproses hukum dan hal ini kami nilai justeru menjadi presenden buruk bagi upaya penegakan hukum terkait karhutla di Kalimantan Barat saat ini," kata Adam di Pontianak, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
Pakar hukum dorong pembentukan RUU transisi kepresidenan
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mendorong pembentukan rancangan undang-undang (RUU) transisi kepresidenan di Indonesia.
"Secara konstitusional pranata pengaturan transisi presiden tidak diatur secara spesifik," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
