Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Salahuddin Yahya dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Senin, mengatakan bantuan sosial ATENSI kepada para KPM yang diserahkan senilai total Rp36.138.283.766.
“Bentuk bantuannya disesuaikan dengan hasil asesmen itu, entah berupa modal usaha, pemenuhan kebutuhan dasar, alat bantu, motor roda tiga, atau kebutuhan lainnya. Karena itulah untuk bantuan ATENSI, nilainya bisa berbeda-beda bergantung pada hasil asesmen,” kata Yahya.
Bantuan dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu bantuan ATENSI senilai Rp176.601.952 untuk 123 KPM, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) periode Juli – Agustus senilai Rp8.114.081.814 untuk 18.548 KPM, serta bantuan sembako periode Juli – Agustus senilai Rp27.847.600.000 untuk 69.619 KPM.
Baca juga: KPK tahan tiga tersangka korupsi bansos beras di Kemensos
Baca juga: Mensos: TNI berperan kirim bantuan kemanusiaan ke warga Puncak Papua
Yahya mengajak semua pihak untuk terus bersama mengevaluasi dan memonitor program bansos milik Kemensos. Tujuannya agar bansos salur tepat sasaran, sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi.
“Dengan begitu, bantuan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berdampak efektif terhadap penanganan kemiskinan,” ujar Yahya.
Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait monitoring penyaluran bantuan. kunker Komisi VIII DPR RI ini diterima langsung Wali Kota Bogor Bima Arya di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat (1/9). Tak hanya kunker, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan bantuan secara langsung di Plaza Balai Kota.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan ia bersama 14 anggota Komisi VIII DPR RI, pihaknya berkunjung untuk melihat pelaksanaan program Kemensos RI di Kota Bogor. Mengingat, Kota Bogor merupakan salah satu kota yang kepadatan penduduknya tinggi dengan berbagai problematika sosialnya.
“Kami menyalurkan berbagai bantuan permodalan untuk disabilitas, sembako untuk warga miskin dan anak-anak Cerebral Palsy yang diberikan kursi roda khusus dirangkai untuk anak Cerebral Palsy,” ucapnya.
DPR sepakat dengan Pemkot perlu memperkuat penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mulai dari mereview proses input DTKS, proses penyaringan, pemilihan DTKS sampai menjadi data kemiskinan yang validitasnya digunakan untuk referensi atau patokan bantuan dana-dana sosial di daerah.
"Termasuk juga bagaimana sinkronisasi antara data sosial dengan data PBI kesehatan yang mana ini akan menjadi salah satu bahan diskusi kita di rapat khusus bersama Kemensos," ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kota Bogor mengalami kenaikan jumlah penduduk yang menderita kemiskinan ekstrem selama 2021 hingga 2022, yaitu naik dari 13,59 ribu jiwa menjadi 14,45 ribu jiwa. Peningkatan angka kemiskinan ekstrem inilah yang menggugah Kemensos untuk menyalurkan bansos ke kota hujan tersebut.*
Baca juga: Kemensos salurkan bansos kebutuhan dasar bagi warga Puncak Papua
Baca juga: Kemensos beri bantuan pemberdayaan korban TPPO di Manggarai Timur
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2023
