"Dari kejadian keterlambatan penyelesaian dan pendistribusian naskah soal sudah banyak indikasi bahwa sentralisasi pengadaan soal UN tidak bisa dilakukan. Dengan demikian, saya pikir perlu desentralisasi. Serahkan kepada percetakan daerah tapi diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak," katanya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, beberapa pemerintah daerah sudah menyatakan sanggup untuk melakukan pencetakan soal UN untuk sekolah-sekolah di wilayahnya masing-masing.
"Mereka memiliki perusahaan percetakan yang memadai. Jadi, ini sebenarnya soal kepercayaan dan pengawasan saja," ujarnya.
Sementara itu, lanjutnya, substansi materi yang akan diujikan dapat disiapkan oleh pemerintah pusat, yakni melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hal itu, menurut Syamsul, justru dapat menekan biaya distribusi soal dan memudahkan proses pendistribusian.
"Ini sisi positifnya dari desentralisasi, dengan dicetak di daerah, maka proses pengirimannya lebih cepat sebab jaraknya dekat dengan tempat ujian anak-anak sekolah," katanya.
Sebelumnya, Tim Kunker Komisi X DPR meninjau langsung pelaksanaan UN tingkat SMA yang diundur, dan UN SMP di Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan itu, tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri masih menjumpai berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan UN.
Misalnya, di SMA Frater Makassar, pihak sekolah terpaksa harus menambah sendiri persediaan lembar jawaban sehingga terjadi perbedaan standar pada bahan kertas soal dan lembar jawaban UN.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2013
