"Ini merupakan perilaku feodalisme dalam politik yang bisa merusak pola kaderisasi di partai politik," kata Hajriyanto Y Thohari di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menurut Hajriyanto, selama masih ada perilaku feodalisme dalam politik maka partai politik akan sulit menjadi partai politik modern serta bangsa Indonesia sulit menjadi bangsa yang kuat.
Di sisi lain, Hajriyanto juga mengkritik sistem kaderisasi partai politik yang masih lemah karena adanya interventi dari para petingginya sehingga memungkinkan tumbuhnya dinasti politik.
"Jika partai politik sudah tumbah menjadi partai modern dan sistem kaderisisasinya sudah kuat maka dinasti politik bisa diminimalisir,"katanya.
WakilKetua MPR RI ini juga mengingatkan, agar publik bisa menilai secara cermat praktik dinasti politik.
Menurut dia, jika si ayah menjadi petinggi partai politik, kemudian menempatkan, istri, adik, dan anak-anaknya sebagai calon anggota legislatif (caleg) tanpa pernah menjalani kaderiasasi dan tidak memiliki rekam jejak sebagai aktivis, maka hal itu disebut nepotisme untuk membangun dinasti politik.
"Praktik ini tidak baik dan harus ditolak," katanya.
Namun, jika satu keluarga, ayah, ibu, dan anak, seluruhnya adalah aktivis organisasi dan kemudian menjadi pengurus partai politik dan menjadi caleg, tidak bisa disebut nepotisme, meskipun bisa membangun dinasti politik.
Dalam daftar calon sementara (DCS) anggota lefislatif yang diumumkan KPU sejak pekan lalu, tercatat sejumlah anggota DPR RI yang mengajak serta istri, suami, adik, dan anak, sebagai caleg baik dari daerah pemilihan yang sama maupun berbeda. (R024)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2013
