Jakarta (ANTARA News) - Pakar ekonomi Ninasapti Triaswati mengatakan penguatan dan perluasan program pengentasan kemiskinan memang harus dilakukan dengan atau tanpa pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialihkan untuk kompensasi bagi masyarakat miskin.

"Apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM yang akan menyebabkan inflasi, pengentasan kemiskinan akan semakin berat. Perlu usaha lebih untuk mengimbangi inflasi akibat kenaikan harga BBM," kata Ninasapti Triaswati di Jakarta, Rabu.

Karena itu, Nina memperkirakan pengentasan kemiskinan yang ditargetkan pemerintah akan sulit tercapai. Menurut dia, tanpa ada kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi saja sulit mencapai target pengentasan kemiskinan, apalagi dengan adanya kenaikan harga.

Sulitnya mencapai target pengentasan kemiskinan, kata Nina, disebabkan program-program yang dilakukan saat ini kurang efektif. Dia menduga banyak kebocoran-kebocoran dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

"PNPM Mandiri selama ini tidak pernah dievaluasi apakah benar-benar untuk masyarakat miskin. Semua kementerian punya program PNPM dan siapa yang memperoleh tergantung kepala daerahnya," tuturnya.

Begitu pula dengan subsidi BBM yang selama ini lebih banyak dinikmati kelompok menengah atas. Nina mengatakan subsidi BBM hanya dinikmati para pemakai kendaraan bermotor saja.

"Semakin banyak dia punya mobil, dan pakai premium, semakin banyak dia menikmati subsidi BBM. Sementara itu, orang miskin yang tinggal di gunung dan ke mana-mana jalan kaki tidak bisa menikmati subsidi BBM," katanya.

Dia mencontohkan pemilik mobil yang menggunakan premium, misalnya memerlukan 100 liter bahan bakar sebulan. Bila subsidi BBM Rp5.000 per liter, berarti dia menikmati subsidi Rp500.000 per bulan. Sementara masyarakat miskin pengguna sepeda motor dan kendaraan umum tidak sampai mendapatkan subsidi sebanyak itu.

Karena itu, Nina menyarankan agar pemerintah segera merealisasikan gagasan pembatasan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kartu atau chip elektronik. Cara itu, kata dia bisa lebih efektif menekan penggunaan subsidi dan lebih tepat sasaran.

"Gagasan itu kan sudah menjadi wacana dua tahun ini. Kalau bisa segera direalisasikan, tentu akan semakin baik," ujarnya. (D018/B012)

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2013