Klaten (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta, agar Departemen Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi maupun kabupaten memberikan skala prioritas bagi pembangunan infrastruktur untuk memulihkan perekonomian rakyat yang terkena bencana alam.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal itu ketika mencanangkan dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Senin.
Dalam pembangunan ini, kata Presiden, harus mengutamakan perbaikan jalan, jembatan, rumah penduduk, gedung sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan pasar.
Kepada jajaran Departemen Kesehatan termasuk unsur yang ada di daerah supaya terus-menerus menangani pasien baik cacat maupun trauma dan memenuhi kebutuhan obat-obtan yang diperlukan, serta diminta mewaspadai terjadinya penyakit pascabencana, kata Kepala Negara.
Departemen Perhuhubungan, menurut Presiden, agar secepatnya memulihkan jalur perhubungan, meskipun sudah banyak yang diperbaiki dan kembali normal yang menghubungkan kota-kota di Jateng dengan Yogyakarta terutama daerah-daerah yang mengalami kesulitan transportasi.
Demikian pula, ia menyatakan, Depsos agar memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh korban bencana, berilah perhatian yang sungguh-sungguh dan bantuan yang merata cepat tanggap terhadap masalah yang dihadapi para korban gempa.
"Saya dan kita semua tidak ingin mendengar adanya keluhan dari korban akibat penanganan yang tidak tepat yang lambat atau pemberian bantuan yang tidak adil," kata Presiden.
Sebagai tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah memberikan bantuan dana awal bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1,2 triliun.
"Melalui Keputusan Presiden saya telah membentuk tim koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang pelaku utamanya adalah Gubernur Jawa Tengah dengan jajarannya dan Gubernur Yogyakarta dengan jajarannya," kata Kepala Negara.
Selain itu, Presiden menyatakan, "Ketika saya sebagai Presiden memberikan peran yang luas harapan saya jalankan tugas dan kewajiban itu sebaik-baiknya bukan bertanggung jawab kepada saya tetapi lebih utamanya kepada rakyat yang kita cintai."
Kucuran dana tersebut segera bisa dialirkan dan dimanfaatkan, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu dengan tepat segera dilaksanakan, katanya.
Dengan keterbatasan dana saat ini pemerintah mengucurkan dana secara bertahap, agar dapat segera membantu memenuhi kebutuhan hidup para korban bencana dan memulihkan infrastruktur yang rusak, kucuran dana tersebut juga dapat mendorong untuk bangkit dan bersama-sama menyongsong hari esok lebih baik.
Untuk itu kepada pemerintah daerah, Presiden mengemukakan, agar melakukan pendataan yang baik dan akurat, data itu sangat diperlukan dalam mencapai keadilan dan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Manfaatkanlah dana itu sesuai kebutuhan nyata dan dilakukan secara transparan sekarang ini abad transparan apa yang kita lakukan meski diketahui rakyat, dana Rp1,2 triliun meski kita pertanggungkan kepada negara dan rakyat yang penting diketahui penggunaannya oleh rakyat, dengan demikian tidak ada dusta di antara kita," katanya.
Indonesia memang rawan bencana, hal ini disebabkan konstruksi bumi negara ini berada memungkinkan terjadinya gempa bumi tektonik termasuk tsunami dan letusan gunung berapi.
Indonesia berada di wilayah bumi yang rawan bencana ini harus diketahui secara benar dan tidak begitu saja percaya pada hal-hal yang kurang masuk pada jangkauan pemikiran, meskipun kejadian itu semua adalah kehendak Tuhan.
Semuanya tidak ingin terus menerus ditimpa bencana tanpa kesiapan untuk mengantisiapasi dan menanggulangi, perlu belajar dari pengalaman ke depan harus dibuat perencanaan tata ruang yang matang, upayakan agar rakyat tidak bermukim pada tempat rawan bencana, dengan cara itu korban jiwa dan harta dapat dikurangi.
Sudah saatnya pada sekolah-sekolah masyarakat umum diberikan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penyuluhan tentang bencana.
Presiden dalam kesempatan tersebut menyerahkan DIPA Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono X senilai Rp749.795.188.000, dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Mardiyanto, senilai Rp441.279.936.000.
Dalam acara tersebut Ibu Negara, Ani Yudhoyono, memberikan bantuan sebanyak 10 kursi roda untuk Kabupaten Klaten dan 10 kursi roda Yogyakarta, serta 10.000 Mandi-Cuci-Kakus (MCK) untuk Kabupaten Gunung Kidul, serta paket sekolah untuk Kabupaten Klaten.
Acara tersebut dihadiri Menko Kesra Abu Rizal Bakrie, Mensos Bactiar Chamsyah, Meskes Siti Fadillah Supari, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Perhubungan M Hatta Rajasa dan tamu undangan lain. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
