Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) mengimbau Pemerintah Kota Jakarta Barat agar bisa mencapai target minimal 30 persen pengurangan sampah rumah tangga pada 2023, dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 25,09 persen.
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya Direktorat Penanganan Sampah KLHK Katrin mengatakan dengan Jakstrada atau arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga tingkat daerah yang terpadu serta berkelanjutan, maka pemkot bisa lebih cepat mencapai target.
"Pengelolaan sampah itu dari hulu ke hilir, jadi semuanya harus terlibat," kata Vir Katrin dalam rapat persiapan penilaian Adipura di Kantor Balai Kota Jakarta Barat, Kamis.
Diharapkan pengurangan sampah di wilayah itu bisa meningkat dan mencapai minimal 30 persen, karena berdasarkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas, pemerintah pusat menargetkan pengurangan dan penanganan sampah bisa terkelola 100 persen pada 2025.
Perpres itu bertujuan mengurangi sampah yang timbul dari rumah tangga sebanyak 30 persen dan 70 persen sisanya bisa didaur ulang.
Tujuan itu bisa tercapai bila kampanye pengelolaan sampah untuk tingkat daerah atau Jakstrada digaungkan selalu kepada masyarakat.
Jika masyarakat sudah terbiasa memilah jenis sampah sejak awal, maka pemerintah daerah bisa dengan mudah mengelola sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) dan berujung pada tercapainya pengelolaan sampah nasional yang telah ditargetkan.
Dari data KLHK per Juni 2023, sampah nasional tercatat 68,5 juta ton. Jumlah itu didominasi 41,8 persen dari sisa makanan, 18,2 persen plastik, dan 10,7 persen sampah kertas atau karton.
Untuk wilayah ibukota, berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, total sampah yang terangkut sebanyak 7.543,42 ton per hari pada tahun lalu.
Katrin menambahkan, peran aktif seluruh pihak sangat penting untuk mengelola sampah tidak hanya pada momentum penilaian untuk anugerah Adipura saja, namun harus terus dilakukan setiap harinya.
Setiap daerah juga harus rutin memperbarui data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) agar lebih efektif dan efisien untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Dalam rapat itu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama untuk mengelola sampah di kota tersebut.
Pada rapat sebelumnya, pihaknya juga sudah memanggil pengelola pasar, perumahan, stasiun, camat, lurah, dan pelaku usaha kuliner untuk berkolaborasi menciptakan bank sampah di wilayah masing-masing.
Kolaborasi itu bisa mempercepat pengurangan sampah dengan memilah sejak awal mana yang bisa atau tidak bisa lagi didaur ulang.
Ditambah lagi Pemkot Jakbar telah meraih Anugerah Adipura dari Kementerian LHK pada tahun lalu dalam kategori Kota Metropolitan, sehingga harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depannya.
Para camat dan lurah harus rutin dan aktif mengecek lokasi, menjalin komunikasi yang baik dengan ketua RT/RW, serta warga lingkungan sekitar.
"Ingat, Pemkot Jakbar tahun lalu nomor satu terbaik dibanding empat kota metropolitan lain di DKI," kata Hendra.
Sementara itu, pada Oktober nanti Kementerian LHK mulai melakukan penilaian ke lebih dari 250 kabupaten/kota yang masuk klasifikasi kategori yang dipantau dalam Anugerah Adipura 2023.
Penilaian mencakup pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu wilayah, seperti di kawasan permukiman, jalan, pasar, taman dan ruang publik lainnya.
Baca juga: Polres Jakbar kampanye larangan bakar sampah sembarangan tekan polusi
Baca juga: Sudin LH Jakbar tindak pembakaran sampah ilegal tekan polusi udara
Baca juga: Pemprov DKI bangun pengolahan sampah jadi bahan bakar di dua lokasi
Baca juga: Polres Jakbar kampanye larangan bakar sampah sembarangan tekan polusi
Baca juga: Sudin LH Jakbar tindak pembakaran sampah ilegal tekan polusi udara
Baca juga: Pemprov DKI bangun pengolahan sampah jadi bahan bakar di dua lokasi
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2023
