"Selain itu, sampai September 2023, realisasi transaksi belanja PDN yang dilakukan Pemprov Jatim melalui e-Katalog sudah mencapai Rp1,58 triliun," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui keterangan tertulis di Surabaya, Sabtu.
Mantan Menteri Sosial itu berharap dengan memaksimalkan belanja PDN akan turut mengungkit ekonomi Jatim mulai dari mikro kecil menengah hingga yang berskala industri.
Khofifah merinci transaksi melalui e-Katalog sampai September 2023 sebesar Rp1,58 triliun berasal dari jumlah produk tayang sebanyak 106.385 produk dalam negeri, berasal dari 5.573 penyedia.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya dan kolaborasi dalam mendorong penguatan di sisi hilir, yang dilakukan melalui percepatan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi pelaku usaha industri di Jatim.
"Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 763 perusahaan dan industri di Jatim telah memiliki sertifikat TKDN. Saat ini terdapat 7.553 sertifikat TKDN yang masih berlaku. Itu menempatkan Jatim di posisi tiga tertinggi nasional," ujarnya.
Khofifah menandaskan, untuk bisa mendorong percepatan industri dalam negeri dan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim mempercepat proses pengadaan barang maupun jasa dalam negeri di antaranya melalui upaya pendampingan kepada UMKM untuk masuk dalam e-Katalog.
Selain itu, mendorong seluruh perangkat daerah membelanjakan APBD untuk produk dalam negeri, serta melakukan percepatan sertifikasi TKDN pada pelaku industri khususnya UKM dan IKM.
"Dengan upaya-upaya itu kita berharap dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan utilisasi industri nasional, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri," kata Khofifah.
Baca juga: MenKopUKM : potensi belanja UMKM dalam negeri capai Rp2.000 triliun
Baca juga: Luhut: 22,68 juta UMKM onboarding per Juni 2023
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2023
