"Dengan gerakan ini masyarakat akan lebih paham tentang hak mereka sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," katanya pada rangkaian kegiatan pencanangan GKCCBI di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng di Semarang, Minggu.
Gita menjelaskan UU perlindungan konsumen ditetapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen terhadap kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk melindungi konsumen serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap produk-produk yang dihasilkan.
Menurut dia, jika perekonomian telah berada di sisi rakyat atau disebut ekonomi prorakyat maka rakyat sebagai konsumen akan lebih terlindungi dari sikap para pelaku usaha yang mungkin saja masih melakukan praktik-praktik usaha nakal.
"Masyarakat sebagai konsumen diharapkan semakin cerdas dan saat ini sudah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah atau sengketa konsumen, termasuk mensosialisasikan hak-hak konsumen," katanya didampingi Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
Ia mengharapkan dengan pencanangan GKCCBI itu masyarakat juga menggunakan produk-produk buatan dalam negeri sebagai bukti cinta terhadap produk lokal.
"Ekonomi kita itu prorakyat sehingga kita harus mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri. Pokoknya kita semua harus cinta buatan Indonesia," katanya.
Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengemukakan bahwa pencanangan GKCCBI di Jateng itu agar berbagai hasil produksi dalam negeri laku dibeli oleh konsumen karena kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri.
"Kalau kita sudah mau membeli produk-produk dalam negeri maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," katanya.
(KR-WSN/M029)
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
