Ketua Gerakan Nasional Revolusi Mental Universitas Nanibili Nusantara Irianto menjelaskan kolaborasi penanganan stunting di Kabupaten Sorong dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan terhadap 36 balita dan 14 ibu hamil risiko stunting, kemudian memberikan makanan tambahan gizi, membagikan bingkisan makanan tambahan berupa susu, kacang hijau, telur dan makanan protein lainnya.
"Selain itu, kita juga memberikan pemahaman kepada setiap orang tua dan ibu hamil untuk mengetahui secara persis pemberian makanan bergizi untuk bayi supaya penerapan itu maksimal," katanya di Sorong, Minggu.
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso mengapresiasi peran Universitas Nanibili Nusantara dan Kemenko PMK karena penanganan kasus stunting ini tidak menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melainkan seluruh pihak terkait agar prevalensi stunting mengalami penurunan sesuai dengan target.
"Atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada gerakan nasional revolusi mental Universitas Nanibili Nusantara yang telah berpartisipasi aktif ikut membantu pemerintah," katanya.
Pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen akan menurunkan angka stunting dari 23,8 persen menjadi 19 persen pada 2023 dengan berbagai terobosan baru yang didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp12 miliar.
Baca juga: TMMD ke-117 sasar kasus anak stunting di Kampung Waigo-Sorong Selatan
Baca juga: Pemda Sorong kukuhkan bapak dan bunda asuh guna penanganan stunting
Terobosan baru yang kini dan telah dibangun pemerintah dalam penanganan kasus stunting adalah membentuk bapak dan bunda asuh yang siap mendampingi anak stunting di Kabupaten Sorong.
"Karena memang kita anggap bahwa anak stunting ini berasal dari keluarga tidak mampu makanya pembentukan bapak dan bunda asuh ini kita libatkan seluruh kepala OPD," jelas Mosso.
Selain itu, ada terobosan lain yang dianggap penting oleh pemerintah adalah pembentukan tenaga pendamping keluarga stunting dengan pola pendampingan yakni memberikan perhatian intensif mulai dari pendamping keluarga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil dan pascasalin, serta bayi baru lahir hingga usia 5 tahun dalam rangka pencegahan stunting.
Dia menyebutkan, Tim Pendamping Keluarga Berisiko Stunting adalah tim yang terdiri dari bidan, kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB/IMP.
"Ini kita sudah bentuk dan mereka bertugas di keluarga yang berisiko stunting di lokus yang telah ditentukan," sebut Mosso.
Baca juga: Pemkab Biak bagikan 130 paket makanan sehat ibu hamil cegah stunting
Baca juga: Gubernur: Prevalensi stunting Papua Barat turun, tinggal 14,3 persen
Mosso menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan delapan aksi konvergensi stunting sehingga hasil capaian stunting bisa terealisasi secara maksimal.
Lokus stunting 2023, kata Mosso, pemerintah fokus penanganan stunting pada delapan distrik dengan target penanganan adalah keluarga resiko stunting.
"Delapan distrik itu antara lain Distrik Malawele sebanyak 372 keluarga dengan jumlah anak stunting 40 dan prevalensinya 6,54 persen, kemudian di Distrik Malasom berjumlah 289 dengan jumlah anak stunting sebesar 34 anak kemudian angka prevalensinya adalah 6,75 persen," sebut Mosso.
Menurut Mosso, kendati pun menjadi urutan satu dalam penanganan kasus ini, tetapi pekerjaan rumah tetap dilanjutkan dengan memperkuat strategi penanganan kasus ini hingga mencapai angka 19 persen pada 2023, dan bila perlu mencapai target nasional sebesar 14 persen pada 2024.
Baca juga: Bupati Sorong minta OPD petakan kasus stunting
Baca juga: Program 1.000 HPK dan sarapan sehat atasi stunting di Tolikara
Baca juga: Penurunan stunting di Papua bergerak 5,1 persen
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso mengapresiasi peran Universitas Nanibili Nusantara dan Kemenko PMK karena penanganan kasus stunting ini tidak menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melainkan seluruh pihak terkait agar prevalensi stunting mengalami penurunan sesuai dengan target.
"Atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada gerakan nasional revolusi mental Universitas Nanibili Nusantara yang telah berpartisipasi aktif ikut membantu pemerintah," katanya.
Pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen akan menurunkan angka stunting dari 23,8 persen menjadi 19 persen pada 2023 dengan berbagai terobosan baru yang didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp12 miliar.
Baca juga: TMMD ke-117 sasar kasus anak stunting di Kampung Waigo-Sorong Selatan
Baca juga: Pemda Sorong kukuhkan bapak dan bunda asuh guna penanganan stunting
Terobosan baru yang kini dan telah dibangun pemerintah dalam penanganan kasus stunting adalah membentuk bapak dan bunda asuh yang siap mendampingi anak stunting di Kabupaten Sorong.
"Karena memang kita anggap bahwa anak stunting ini berasal dari keluarga tidak mampu makanya pembentukan bapak dan bunda asuh ini kita libatkan seluruh kepala OPD," jelas Mosso.
Selain itu, ada terobosan lain yang dianggap penting oleh pemerintah adalah pembentukan tenaga pendamping keluarga stunting dengan pola pendampingan yakni memberikan perhatian intensif mulai dari pendamping keluarga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil dan pascasalin, serta bayi baru lahir hingga usia 5 tahun dalam rangka pencegahan stunting.
Dia menyebutkan, Tim Pendamping Keluarga Berisiko Stunting adalah tim yang terdiri dari bidan, kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB/IMP.
"Ini kita sudah bentuk dan mereka bertugas di keluarga yang berisiko stunting di lokus yang telah ditentukan," sebut Mosso.
Baca juga: Pemkab Biak bagikan 130 paket makanan sehat ibu hamil cegah stunting
Baca juga: Gubernur: Prevalensi stunting Papua Barat turun, tinggal 14,3 persen
Mosso menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan delapan aksi konvergensi stunting sehingga hasil capaian stunting bisa terealisasi secara maksimal.
Lokus stunting 2023, kata Mosso, pemerintah fokus penanganan stunting pada delapan distrik dengan target penanganan adalah keluarga resiko stunting.
"Delapan distrik itu antara lain Distrik Malawele sebanyak 372 keluarga dengan jumlah anak stunting 40 dan prevalensinya 6,54 persen, kemudian di Distrik Malasom berjumlah 289 dengan jumlah anak stunting sebesar 34 anak kemudian angka prevalensinya adalah 6,75 persen," sebut Mosso.
Menurut Mosso, kendati pun menjadi urutan satu dalam penanganan kasus ini, tetapi pekerjaan rumah tetap dilanjutkan dengan memperkuat strategi penanganan kasus ini hingga mencapai angka 19 persen pada 2023, dan bila perlu mencapai target nasional sebesar 14 persen pada 2024.
Baca juga: Bupati Sorong minta OPD petakan kasus stunting
Baca juga: Program 1.000 HPK dan sarapan sehat atasi stunting di Tolikara
Baca juga: Penurunan stunting di Papua bergerak 5,1 persen
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2023
