Jakarta (ANTARA News) - Kantor Kepresidenan RI menyatakan tidak tahu menahu tentang isu yang beredar di kalangan DPR dan partai politik bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perombakan (reshuffle) terhadap kabinetnya.
Kantor Keperesidenan menegaskan kembali bahwa masalah reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Yudhoyono dan karenanya tidak perlu didiskusikan oleh pihak lain.
"Saya belum pernah dengar. Setahu saya reshuffle itu adalah domain presiden, hak prerogatif presiden," kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng kepada pers di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu.
"Karena itu, (masalah ini) bukan didiskusikan oleh pihak-pihak lain di lembaga-lembaga lain kecuali oleh Presiden," tambahnya.
Andi juga enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya seputar indikasi reshuffle kabinet dikaitkan dengan isu rencana beberapa partai tertentu, termasuk PKS untuk menarik kadernya yang menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Yudhoyono.
"Setahu saya hal itu sudah dibantah sendiri oleh Pak Tifatul (Presiden PKS Tifatul Sembiring)," kata Andi.
Ketika ditanya apakah Presiden Yudhoyono sudah mengetahui tentang isu reshuffle, Andi mengatakan, pihak Kantor Kepresidenan mengetahui hal itu dari pemberitaan di media massa.
Andi Mallarangeng mengaku tidak tahu apakah Presiden Yudhoyono sedang melakukan review terhadap anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Namun ia memastikan bahwa Presiden selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.
"Evaluasi dilakukan setiap saat oleh presiden terhadap semua menteri dan setiap saat presiden bisa saja memberikan arahan kepada mereka," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
