PBB (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil pada Sabtu (23/9) mengatakan negaranya mendukung inisiatif global terkait pembangunan, keamanan, dan peradaban yang diusulkan China.

Venezuela memuji upaya sejumlah negara yang berkontribusi pada dialog, pemahaman, perdamaian global, dan kemajuan bersama, seperti halnya China, kata Yvan Gil dalam Debat Umum Majelis Umum PBB.

"Venezuela mendukung Inisiatif Pembangunan Global, Inisiatif Keamanan Global, dan Inisiatif Peradaban Global. Melalui upaya bersama, di bawah semangat saling melengkapi, solidaritas, dan kerja sama, kita dapat mengubah arah menuju masa depan bersama yang penuh kemakmuran dan stabilitas bagi seluruh umat manusia," kata dia.

Sebuah dunia multipolar dan multilateral baru yang damai dan sejahtera secara ekonomi, bebas dari hegemoni dan berlandaskan Piagam PBB, harus didasarkan pada nilai-nilai multilateralisme sejati, kerja sama internasional, dan solidaritas.

Dalam hal ini, Venezuela mengakui kontribusi BRICS terhadap geopolitik global saat ini dan demokratisasi hubungan internasional, ungkapnya.

Venezuela sendiri ingin bergabung menjadi anggota BRICS.

Sebuah dunia multipolar dan multilateral baru yang damai dan sejahtera secara ekonomi, bebas dari hegemoni dan berlandaskan Piagam PBB, harus didasarkan pada sejumlah nilai multilateralisme sejati, kerja sama internasional, dan solidaritas, kata Yvan Gil.

Dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan yang secara khusus berdampak pada negara-negara berkembang, terdapat kebutuhan akan model baru bagi mekanisme tata kelola global, dengan negara-negara Global South memiliki akses yang adil untuk pembiayaan internasional, ujar menlu Venezuela itu.

Sebelum ada reformasi sistem multilateral sejati dan efektif dalam bidang keuangan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dipastikan tidak akan tercapai, tuturnya.

Utang merupakan masalah penting bagi negara-negara berkembang, dan kecil harapannya keadaan akan segera membaik jika sistem yang ada saat ini tidak diubah secara radikal.

Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan lembaga-lembaga kredit Barat mengenakan suku bunga yang rendah untuk rekan-rekan mereka, namun memberi negara-negara berkembang suku bunga yang tidak dapat dibayar, yang oleh beberapa pakar disebut sebagai kejahatan apartheid keuangan.

Skema perampasan dan ketergantungan neokolonialis ini harus dilenyapkan, ujarnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Bayu Prasetyo
COPYRIGHT © ANTARA 2023