"Saya harapkan seluruh Kades mengedepankan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa seperti uang satu rupiah harus diketahui warga setempat, begitu pula penyaluran bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, jangan ditutup-tutupi," kata Taufik Madjid saat melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Halmahera Tengah, Selasa.
Dia meminta, agar Kepala Desa bersama aparatur di tingkat desa agar jujur dan transparan, dalam menerima bantuan dan dipercayakan untuk menyalurkan ke masyarakat,
Selain itu, dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga harus transparan mulai dari pendapatan asli desa, berapa yang dihasilkan Bumdes dan sistem transparansi pengelolaan keuangan kalau terbuka, pasti mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Hal ini diyakini Sekjen Taufik sebagai upaya untuk mengontrol serta memastikan seluruh keuangan di desa dimanfaatkan sesuai koridornya. Dengan demikian, maka tidak akan ada penyelewengan dari pihak-pihak tertentu serta setiap bantuan dipastikan manfaatnya sampai ke masyarakat yang seharusnya.
Baca juga: Kemendes PDTT minta kepala desa dukung pengembangan BUMDes
Saat kunjungannya ke Halmahera Tengah itu, Kemendes menyalurkan bantuan yang diberikan untuk Kabupaten Halmahera Tengah adalah untuk dana alokasi khusus fisik bidang transportasi perdesaan tahun 2023 senilai Rp4.8 miliar, bantuan dana alokasi khusus fisik bidang transportasi perdesaan tahun 2024 senilai Rp4.3 miliar,bantuan pembangunan drainase di kawasan transmigrasi Sagea Waleh senilai Rp208.000.000, bantuan pembekalan untuk korban banjir UPT Sagea Waleh SP1, dan bantuan peningkatan jalan penghubung SP1 ke SP3 Kawasan Sagea Waleh senilai Rp1.1 miliar.
Kemendes juga salurkan bantuan juga diberikan untuk pengembangan BUMDes tahun2023 senilai Rp75.000.000 kepada BUMDesa Woekob Mandiri.
Baca juga: Kemendes PDTT: 33.902 desa punya fasilitas perpustakaan
Baca juga: Perpusnas gandeng Kemendes gencarkan literasi hingga tingkat desa
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2023
