“Perjanjian kerja sama tersebut menjadi wujud penguatan jaringan PLUT-KUMKM untuk mengakselerasi transformasi usaha mikro dari informal menjadi formal melalui pemenuhan perizinan usaha, hingga sertifikasi produk UMK melalui Standard Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Yulius menuturkan adanya standardisasi khususnya sertifikasi SNI akan memberikan jaminan keamanan kepada konsumen, baik dari segi kualitas produk, alur produksi yang lebih tertata, hingga sistem manajemen yang membentuk keteraturan untuk meningkatkan produktivitas UMK.
Saat ini terdapat 87 PLUT-KUMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 332 konsultan sebagai tenaga pendamping di dalamnya yang diharapkan mampu mengoptimalkan berbagai layanan.
“Sumber daya PLUT-KUMKM yang ada saat inilah yang saya harap dapat dikolaborasikan untuk menaikkelaskan UMK agar berdaya saing melalui pemenuhan sertifikasi SNI,” ucapnya.
Baca juga: MenKopUKM: akses teknologi merata dongkrak akselerasi UMKM go digital
Baca juga: Kemenkop UKM pastikan RUU Perkoperasian mulai dibahas DPR pada Oktober
Lebih lanjut, Yulius mengatakan pihaknya terus mendorong status kelembagaan PLUT-KUMKM menjadi UPTD/BLUD agar menjadi organisasi yang lebih fleksibel dalam menunjang kinerja dinas atau badan daerah. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan layanan informasi BSN akan semakin menunjang optimalisasi layanan PLUT-KUMKM.
“Saya harap seluruh pihak berkomitmen untuk mengawal implementasi kerja sama ini. Sehingga tujuan kita untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dapat terwujud,” ucap Yulius.
Sekretaris Utama BSN Donny Purnomo menyatakan PLUT-KUMKM menjadi sarana yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pihaknya. Terlebih dengan adanya konsultan di dalamnya, PLUT-KUMKM diharapkan mampu mengintegrasikan layanan terpadu BSN ke dalam layanan yang sudah ada.
Donny menambahkan, kegiatan standardisasi selama ini banyak dikenal untuk usaha menengah ke atas saja, seakan-akan usaha mikro dan kecil sulit untuk distandardisasi. Padahal, menurutnya, justru ketika krisis terjadi, usaha mikro kecil menjadi jaring pengaman ekonomi karena mampu bertahan dengan baik.
“Saya harap, standardisasi khususnya SNI bukan lagi dianggap sebagai momok, tetapi justru dianggap sebagai mitra oleh para pelaku usaha mikro untuk menaikkan kualitas usaha,” kata Donny.
Baca juga: KemenKopUKM memulai program magang realisasikan 500 koperasi modern
Baca juga: KemenkopUKM: Hilirisasi komoditas kelapa tingkatkan daya saing produk
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2023
