"Salah satu persoalan mendasar pada proses pemilu adalah DPT yang selama ini jumlah selalu tidak akurat," kata Lukman Hakim Saifuddin pada diskusi "Pilar Negara: Mewujudkan Pemilu Berkualitas" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menurut Lukman, persoalan DPT ini tidak hanya menjadi persoalan Komisi Pemilihahn Umum (KPU) karena data awalnya yakni daftar pemilih sementara (DPS) berasal dari Kementerian Dalam Negeri.
Menjelang pemilu 2014, kata dia, diharapkan DPT tidak lagi bermasalah dan menjadi kontroversial karena ada beberapa versi.
"DPT yang tidak akurat dan ada beberapa versi ini menjadi celah bagi partai politik untuk mengajukan gugatan, sehingga proses pemilu menjadi terhambat," katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, meskipun saat ini pemerintah telah menerbitkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), tapi dia tetap risau karena belum seluruh penduduk Indonesia terdaftar pada data bade e-KTP.
Ia mengingatkan, agar pemerintah segera menyelesaikan pendataan e-KTP sehingga jangan sampai pada hari penyelenggaraan pemungutan suara pemilu 2014, masih banyak masyarakat pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
"Pemerintah bertanggung jawab dalam hal ini," katanya.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, membenarkan persoalan DPT merupakan persoalan krusial pada pelaksanaan pemilu.
Nelson juga mengkhawatirkan, pada pemilu 2014 persoalan DPT tetap menjadi persoalan krusial.
Menurut dia, meskipun pemerintah sudah menerapkan sistem e-KTP tapi hingga saat ini belum seluruh penduduk pemilih terdaftar dalam data base e-KTP.
"Dari sekitar 170 juta jiwa pemilih, yang terdaftar memiliki e-KTP baru sekitar 130 juta jiwa. Saya harapkan sebelum hari penyelenggaraan pemilu, sedah seluruh pemilih terdaftar dalam data base e-KTP," katanya.
(R024/H-KWR)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
