“Perhatian pada infrastruktur sebagai program utama yang menjangkau beberapa bidang prioritas harus berimbang dengan sektor lainnya,” kata dia dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (27/9).
Menurut Lestari sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, pemerintah sejatinya telah menetapkan penguatan dukungan pendanaan pada bidang prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketahanan pangan dengan perkiraan pemulihan ekonomi global sampai akhir tahun 2023 masih bertahan.
Di tengah tantangan global itu, dia berharap Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi, agar sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa produktif, inovatif, dan berdaya saing.
“Bila APBN 2024 tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen transformasi sejumlah sektor, dikhawatirkan sejumlah target pembangunan sulit tercapai,” kata dia.
Baca juga: Kemenkeu memastikan penerimaan negara 2024 jaga kelestarian lingkungan
Oleh karena itu, Lestari berharap postur APBN 2024 mampu membangkitkan sejumlah potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendorong pertumbuhan sejumlah sektor prioritas pembangunan.
“Agar visi Indonesia Emas 2045 bisa diwujudkan,” kata Lestari.
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI, Wahyu Utomo mengatakan bahwa kebijakan fiskal harus bisa merealisasikan olah pikir menjadi olah rasa, sehingga angka-angka pada APBN 2024 harus bermakna terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi dan menjawab sejumlah tantangan.
Senada dengan Lestari, Wahyu juga mengatakan bahwa APBN merupakan instrumen untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, sehingga harus mampu meredam ketidakpastian sekaligus menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
“Kebijakan fiskal harus diselaraskan dengan siklus perekonomian, agar tidak terjadi overheating,” kata Wahyu yang menjadi narasumber pada diskusi tersebut.
Berdasarkan catatan Wahyu sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp3.492,8 triliun untuk anggaran pendidikan dalam upaya mewujudkan SDM unggul.
Baca juga: Sri Mulyani ungkap total alokasi anggaran pemilu 2024 sebesar Rp70,6 T
Pada rentang waktu yang sama, jelas dia, pemerintah juga mengalokasikan Rp2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial untuk kesejahteraan. Dengan alokasi anggaran tersebut, tingkat kemiskinan dapat ditekan dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,36 persen pada 2023.
“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti peran kebijakan fiskal yang efektif,” ucap Wahyu.
Lebih lanjut, Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Elan Satriawan mengatakan APBN 2024 cukup optimistis dari sisi belanja dan sumber daya yang cukup besar dari tahun lalu.
Namun begitu, dia mengingatkan bahwa untuk mewujudkan kesuksesan pembangunan tidak bisa dilihat dari besarnya anggaran semata, melainkan juga pada efektivitas realisasinya.
Selain Wahyu dan Elan, diskusi tersebut juga menghadirkan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Indonesia, Vid Adrison, Ph.D sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro dan Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Dr. Ni Made Sukartini sebagai penanggap.
Baca juga: Waka MPR: penerapan nilai Pancasila harus jadi kepedulian bersama
Baca juga: MPR: Keluarga harus dapat perhatian serius soal keutuhan-kesejahteraan
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2023
