Caracas (ANTARA News) - Pemerintah Venezuela hari Kamis membela hak Korea Utara melakukan pengujian rudal, sehari setelah Pyongyang menguji-tembakkan tujuh rudal, termasuk sebuah rudal baru jarak-jauh Taepodong-2 yang bisa menjangkau wilayah AS.
"Saya tahu bahwa roket-roket ini tidak berhulu-ledak nuklir... Maka mengapa begitu buruk ketika Korea (melakukan pengujian semacam itu) dan mengapa tidak ketika AS atau sebuah negara lain Barat melakukannya?" kata Wakil Presiden Jose Vicente Rangel kepada wartawan.
Seperti dilaporkan media transnasional, ia menyatakan Pyongyang hanya "menjalankan hak yang juga dimiliki negara lain untuk melakukan pengujian".
Dewan Keamanan PBB memulai debat Kamis mengenai sebuah rancangan resolusi mengikat yang mengecam peluncuran rudal Korea Utara.
Resolusi yang dirancang Jepang itu, yang disponsori bersama-sama oleh AS dan Inggris, mendesak anggota-anggota DK PBB untuk mencegah penyerahan sumber-sumber keuangan, peralatan, barang dan teknologi yang bisa mendukung program rudal dan program-program senjata penghancur massal lain Pyongyang.
Meski teks resolusi itu memperoleh dukungan luas diantara 15 negara anggota DK, Rusia dan China, dua negara anggota tetap dewan yang memiliki hak veto, menentang ketentuan-ketentuan yang menunjuk pada langkah hukuman dan Pasal Tujuh Piagam PBB, kata sejumlah diplomat.
Pasal Tujuh Piagam PBB, yang bisa digunakan dalam kasus-kasus ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, bisa mengarah pada sanksi-sanksi atau bahkan tindakan militer.
Presiden Venezuela Hugo Chavez mengumumkan beberapa pekan lalu bahwa ia berencana pergi ke Korea Utara dan negara lain di Asia, dengan harapan memperoleh dukungan bagi Caracas untuk memperoleh kursi anggota tidak tetap DK PBB.
Tanggal bagi kunjungan itu belum diumumkan.
Sementara itu, Presiden AS George W. Bush menyatakan, Kamis, penting bagi negara-negara dunia berbicara satu suara mengenai Korea Utara dan ia menekankankan pentingnya penyelesaian diplomatik.
Setelah berbicara dalam dua hari terakhir dengan para pemimpin China, Rusia, Jepang dan Korea Selatan, Bush mengatakan, "Kami ingin mengatasi masalah ini secara diplomatik" dan semua harus bekerja bersama-sama untuk "mengirim satu pesan" bahwa Korea Utara harus mematuhi norma-norma internasional.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
