"Ya, posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun "opposite" dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan," ujar Hasto usai Rapat TPN Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu.
Ia memberi pengecualian jika Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Kendati demikian, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sampai saat ini masih mengambil peran sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.
Pria asal Yogyakarta itu menuturkan PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk melakukan "reshuffle" atau perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Partai berlambang banteng moncong putih itu tak ingin mengganggu hak prerogatif presiden.
Sementara itu, sambung Hasto, Jokowi biasanya akan menyampaikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri apabila ingin melakukan "reshuffle" kabinet.
Baca juga: Jokowi bahas tahun politik 2024 dengan SBY di Istana Bogor
Baca juga: Spekulasi "reshuffle" kabinet mencuat usai pertemuan Jokowi dan SBY
"Khususnya PDIP. Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian hingga muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.
Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Joko Widodo.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
