Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menyoroti penggunaan sekitar 17.000 hektare lahan yang akan digunakan untuk investasi kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Kenapa dia (investor) ingin menguasai 17 ribu hektare? Itu pokoknya," katanya dalam diskusi tentang Penyelesaian Kasus Pulau Rempang, yang diikuti di Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, JK mempertanyakan terkait relokasi masyarakat setempat, yang menyebabkan mereka harus pindah dari tempat tinggalnya.

"Kenapa rakyat mesti pindah? sedangkan luas wilayah 17 ribu hektare, ada apa?," ujarnya yang merupakan mantan Wakil Presiden (Wapres RI) ke-10 dan 12 itu.

JK yang juga seorang pengusaha menilai sebuah perusahaan tidak boleh menguasai satu buah pulau secara pribadi. Terlebih, Pulau Rempang merupakan pulau yang berada di lokasi yang cukup strategis.

Baca juga: Menteri Investasi kembali temui warga Rempang, bahas ganti untung

Menurutnya, penggunaan Pulau Rempang untuk investasi dapat menyebabkan ekonomi nasional dikuasai asing, pun demikian terhadap wilayah negara, yang dapat mengancam kedaulatan bangsa.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar investasi dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya melalui investasi yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan dari total 17.600 hektare Pulau Rempang, hanya sekitar 8.142 hektare saja yang bisa dikembangkan, karena sisanya merupakan kawasan hutan lindung. Luasan itu terdiri dari 570 hektare areal dengan status APL (Areal Penggunaan Lain) dan seluas 7.572 hektare berstatus HPK (Hutan Produksi Konvensi).

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya lantaran banyak informasi liar yang beredar di media sosial soal rencana investasi di Rempang. Ia bahkan mengaku dikomentari sebagai menteri yang berbohong dan bodoh karena ramainya kabar liar yang berseliweran.

"Jadi tidak semua 17 ribu (lahan digunakan). Saya kadang bingung, kita katakan informasi liar itu lebih shahih dari informasi yang benar," ujarnya (2/10).

Baca juga: MUI minta Pemerintah tak lakukan tindakan di Rempang sebelum "clear"
Baca juga: Bahlil Lahadalia beri 15 laptop dan uang tunai ke sekolah di Rempang
Baca juga: MUI: Investasi harus menjamin distribusi kesejahteraan masyarakat

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2023