"Bahkan, kami menganggap itu fitnah yang aneh dan tidak logis sama sekali. Terus terang kami kecewa mendengar kabar itu dan sangat tidak mendasar sama sekali tudingannya," ujar Ketua DPW PKS Jatim Hamy Wahjunianto ketika dikonfirmasi, Rabu malam.
Pihaknya juga menilai hal ini merupakan salah satu bentuk kampanye hitam yang ditujukan terhadap PKS menjelang Pemilu Legislatif 2014 serta pasangan "Karsa" dalam Pilkada Jatim yang akan diselenggarakan 29 Agustus 2013.
"Kami curiga ini bentuk kampanye hitam untuk menyerang PKS dan `Karsa`. Dalam dunia politik, informasi yang sifatnya menyerang itu biasa, tapi untuk isu yang sekarang ini sangat aneh dan tidak ada sambungnya sama sekali," kata dia.
Hamy menjelaskan, dalam Pilkada Jatim saat ini, PKS memang memberikan rekomendasi untuk Karsa. Bahkan, sejak awal sudah mengusung Saifullah Yusuf sebagai calon gubernur atau wakil gubernur Jatim. Namun, karena digandeng oleh Soekarwo maka otomatis PKS mendukung keduanya.
"Kalau Saifullah Yusuf dulu berpisah dengan Soekarwo, kami tetap di belakang Saifullah Yusuf. Sebab sesungguhnya, perahu PKS ini untuk Saifullah Yusuf. Alasannya, sebagian besar warga Jatim adalah kaum `nahdliyyin`, sehingga kami memilih calon dari Nahdlatul Ulama. Apalagi tidak sedikit ulama NU mendukungnya," kata Hamy.
Di samping itu, pihaknya mengaku tidak mengenal sama sekali seorang pengusaha berinisia "H" seperti yang ditudingkan. Tidak hanya itu, Hamy juga mengungkapkan tidak pernah sama sekali bertemu dengan Ahmad Fathanah, apalagi mengenalnya.
Dana Fathanah disebut-sebut mengalir untuk kampanye "Karsa". Dari informasi yang beredar, dalam percakapan telepon 16 Januari 2013, Presiden PKS saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq menanyakan kepada Fathanah tentang realisasi bantuan dana Rp4 miliar dari seseorang berinisial "H", pengusaha tambang asal Jatim.
Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menanggapinya santai dan mengatakan bahwa informasi tersebut tidak ada dasarnya sama sekali. Ia menyangkal dan memastikan tidak ada aliran dana miliaran rupiah dari pengusaha maupun PKS.
"Saya tidak kaget menerima informasi seperti itu. Tapi kenapa saya diikut-ikutkan? Ini tidak rasional sama sekali," katanya.
Mantan menteri pembangunan daerah tertinggal itu bahkan mempersilahkan untuk dicek dan dicari jika ditemukan penyimpangan dana tidak wajar. Pihaknya tidak akan keberatan untuk membuka dan mempersilahkan pihak terkait membuktikannya.
"Saya juga punya pantun menanggapi informasi ini, yakni `Jaka Sembung Naik Ojek, Nggak Nyambung Jek`. Sehingga, kalau disangkut-sangkutkan, dari mana asalnya?," kata Gus Ipul.
(KR-FQH/M026)
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
