Jakarta (ANTARA News) - Pelaku usaha nasional bersuara soal pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tinggal dua tahun lagi. "Masih banyak PR yang harus diselesaikan yaitu infrastruktur, reformasi birokrasi, lahan dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Sulisto.

Dia mengatakan, MEA tidak perlu disikapi sebagai ancaman. MEA justru harus disikapi sebagai tantangan dan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian.

Akan tetapi, data perdagangan ASEAN menyatakan, Indonesia sebagai negara berpenduduk paling banyak di ASEAN bukan termasuk tiga besar pelaku perdagangan dan industri di kawasan MEA itu; walau dari sisi pertumbuhan ekonomi masih paling tinggi, sekitar 6,2 persen setahun.

Menurut dia, sepanjang perjalanan MEA, Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan yang integratif antarkomponen yaitu pemerintah dan pelaku ekonomi.

"MEA juga memerlukan peran sentral daerah. Karena itu, perlu ada harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Menurut Suryo, Indonesia saat ini belum secara sistemik dan konsisten menyiapkan masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Akibatnya, UMKM belum siap dan mampu bersaing dalam MEA.

"UMKM harus ikut berperan dalam MEA. Indonesia memang masih harus bekerja keras untuk menghadapi MEA dengan mengintegrasikan komponen-komponen dalam negeri," tuturnya.

(D018/B008)

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2013