Pernyataannya tersebut merespons arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenai strategi serta program yang komprehensif untuk membangun fondasi Indonesia sehat dan kuat.
“Aspek pembiayaan dan anggaran kesehatan menjadi kunci penting dalam mendukung strategi dan program tersebut,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Di sisi lain, pembiayaan dan anggaran juga perlu diiringi dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik agar strategi dapat berjalan tepat sasaran. Perencanaan dan tata kelola tersebut juga bertujuan untuk membuat anggaran kesehatan menjadi efektif, efisien, dan bersih dari korupsi.
Oleh karena itu, Bendahara Negara menggarisbawahi pentingnya peran pendampingan dan penguatan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga lembaga tersebut memiliki peran krusial untuk menjamin proses yang bersih dari korupsi dan menghindarkan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan negara.
Lebih lanjut, Menkeu juga mengungkit urgensi peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan, kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan, dan peralatan kesehatan.
Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerataan akses layanan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui gaya hidup sehat juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
“Akses dan affordability layanan kesehatan yang makin merata dan meluas dengan kualitas yang sama sangat penting. Pencegahan (preventif) penyakit dengan gaya hidup sehat sangat penting selain perbaikan fasilitas kuratif,” ujar Menkeu.
Pembahasan mengenai reformasi sistem kesehatan Indonesia menjadi salah satu agenda dalam rapat internal presiden yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jumat (6/10).
Baca juga: Menkes: Anggaran kesehatan 2024 sebesar 5,6 persen dari APBN
Baca juga: BPJS: Puskesmas perlu punya strategi untuk serap anggaran lebih baik
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
