Menurutnya, ekosistem logistik nasional yang terintegrasi secara domestik dan global masih perlu dikuatkan serta didorong perkembangannya guna meningkatkan rantai pasok domestik dan global.
“Di dalam (visi) Indonesia Emas 2045 kita harapkan bahwa dengan adanya integrasi ekonomi domestik yang terkonektivitas dengan global, maka kita akan bisa meningkatkan produktivitas dari perekonomian,” kata Laksmi dalam acara Peningkatan Kinerja Logistik Melalui Utilisasi Layanan National Logistics Ecosystem (NLE), di Jakarta, Selasa.
Laksmi memaparkan bahwa Indonesia ditargetkan untuk menjadi kekuatan ekonomi baru (economic powerhouse) yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik dengan ekspor yang kokoh.
Hal itu berarti biaya logistik disasar pada level 8 persen dari produk domestik bruto (PDB), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 27,2 persen dari PDB, serta ekspor barang dan jasa 40 persen dari PDB.
“Saat ini terdapat beberapa indikator sasaran dalam pencapaian integrasi ekonomi domestik konektivitas global bahwa biaya logistik ini harus sama dengan negara-negara maju, yaitu 8 persen (dari) PDB,” ujarnya pula.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Laksmi menilai ada beberapa tantangan sistem logistik nasional yang perlu diatasi. Pertama, integrasi antarmoda logistik saat ini masih belum optimal. Hal itu dikarenakan penggunaan moda strategis yang belum memenuhi skalabilitas minimal.
Kedua, rute jaringan logistik saat ini masih bersifat dari titik ke titik (point to point) belum berupa pendulum. Tantangan ketiga, layanan logistik saat ini dinilai masih belum optimal dan merata.
“Tiingkat kompetisi antara perusahaan penyedia jasa logistik atau Logistics Service Provider (LSP) masih belum merata,” katanya lagi.
Hal tersebut juga ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana logistik penanganan barang saat ini.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Samudera Indonesia Logistik Kargo Yudi Riyadi menyampaikan beberapa usulan untuk otoritas terkait guna meningkatkan sistem logistik nasional dari sudut pandang perusahaan.
Pertama, pemerintah diharapkan terus meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur logistik, seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api untuk memperlancar arus distribusi barang.
Kedua, ia mengimbau perlunya konsistensi dan pengawasan implementasi regulasi.
“Perusahaan pelayaran mengharapkan agar pemerintah terus mengawasi implementasi regulasi secara konsisten, supaya mendukung perbaikan sistem logistik nasional secara kontinyu,” kata Yudi pula.
Ketiga, Yudi menilai perlunya peningkatan koordinasi antara sektor industri dan pemerintah. Kolaborasi aktif antara perusahaan pelayaran dan pemerintah dinilai akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan pengembangan sistem logistik nasional.
Baca juga: Pemerintah sebut biaya logistik nasional capai 14,29 persen dari PDB
Baca juga: Pemerintah perluas implementasi NLE ke 32 pelabuhan dan 6 bandara
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2023
