“Kami siap dan berkomitmen mengimplementasikan kebijakan PPKSP, sekaligus berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebhinekaan, ramah, dan aman bagi semua,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Upaya gotong royong ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).
Selain itu PKS tersebut juga dilaksanakan bersama Kementerian Sosial (Kemensos), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas).
Baca juga: Nadiem minta Satgas PPKS semangat ciptakan perguruan tinggi aman
Dalam menyiapkan naskah PKS itu, kata dia, serangkaian pertemuan telah dilakukan untuk mendiskusikan ruang lingkup kerja sama dan rencana implementasi, khususnya dalam mengawal upaya PPKSP sesuai tugas, kewenangan, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing.
Hal ini sejalan dengan tujuan PKS yaitu meningkatkan kerja sama dan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, berkebhinekaan, dan aman.
Di dalam PKS disebutkan tugas dan tanggung jawab masing-masing K/L seperti Kemendikbudristek yang bertanggung jawab memfasilitasi upaya PPKSP, sekaligus melakukan pengawasan teknis kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan stakeholder lain.
Baca juga: Kementerian PPPA kecam maraknya kekerasan seksual di perguruan tinggi
Pelaksana harian (Plh) Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Zanariah menuturkan semua pihak harus dapat saling bersinergi sehingga implementasi PPKSP bisa terlaksana dengan baik.
Sekretaris Jenderal (Kemenag) Nizar menambahkan pihaknya berkomitmen dalam upaya PPKSP melalui kampanye dan edukasi, sosialisasi peraturan, serta mendorong pembentukan tim kelompok kerja PPKSP di lingkungan Kemenag.
“Penandatangan PKS itu sebagai salah satu bentuk komitmen bagi pemerintah, tidak saja untuk mencegah kekerasan di satuan pendidikan tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dasar pendidikan sebagai warga negara,” katanya.
Baca juga: Nadiem: Satgas PPKS bawa perubahan lebih baik di perguruan tinggi
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2023
