Bishkek (ANTARA News) - Kyrgystan, yang menampung sebuah pangkalan militer AS, berencana akan mengusir dua diplomat AS, kata seorang pejabat hak asasi manusia, Selasa.
Kedubes AS menolak mengkonfirmasikan apakah para diplomat itu akan diusir tapi dalam sebuah pernyataan di situsnya: "Kedubes AS terganggu dengan laporan tentang pengusiran dua diplomat itu."
Kementerian Luar Negeri Kyrgystan dan kantor presiden juga tidak dapat mengkonfirmasikan tentang pengusiran itu.
Negara Asia Tengah yang bergunung itu melakukan perundingan yang berlarut-larut dengan Washington mengenai kenaikan sewa sebuah pangkalan udara militer yang AS gunakan untuk mendukung operasi-operasi di Afghanistan.
Perundingan babak baru diperkirakan akan dimulai pekan ini. Kyrgyustan ingin peningkatan 100 kali lipat sewa tahunan menjadi 200 juta dolar AS.
Tursunbek Akun, ketua Komisi Hak Asasi Manusia Kyrgystan, mengatakan: "Telah ada satu keputusan resmi Kemnlu (untuk mengusir para diplomat) itu. Komisi kami tidak mendukung pengusiran para diplomat AS itu... mereka tidak menimbulkan ancaman."
Pernyataan kedubes di situs kyrgyz.usembassy.gov menambahkan: "Para diplomat itu dituduh memiliki kontak yang tidak layak dengan para pemimpin organisasi-organisasi non pemerintah.
"Ini dpaat dianggap sebagai satu usaha untuk mengintimidasi kedubes-kedubes dan membungkamkan suara masyaraat sipil," katanya.
Seorang jurubicara menolak memberikan komentar lebih jauh.
Terpilihnya Presiden Kurmanbek Bakiyev dalam pemilu pertama yang jujur menyusul satu kudeta tahun lalu menimbulkan harapan bagi demokarasi lebih luas di satu wilayah yang otoriter, tapi pemerintah berjuang untuk menegakkan hukum dan ketertiban.
Organisasi-organisasi non pemerintah Kyrgystan mencemaskan laporan-laporan itu.
"Saya yakin ini benar," kata Edil Baisalov , ketua Koalisi untuk Demokrasi dan Masyarakat Sipil kepada Reuters. "Saya mengharapkan keputusan itu bisa diubah."
"Ini adalah satu langkah nyata pemerintah Bakiyev untuk mengintimidasi tidak hanya AS tapi masyarakat sipil dan organisasi-organisasi non pemerintah," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
