Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan ketimpangan pemerataan sumber daya manusia bidang kesehatan akan berpengaruh pada ketidaksetaraan layanan.
"Dikhawatirkan akan berpengaruh pada ketidaksetaraan pemberian layanan, penurunan kualitas pelayanan kesehatan, dan tidak optimalnya pelaksanaan cakupan kesehatan semesta," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Muhadjir mengatakan pemenuhan SDM kesehatan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan sektor kesehatan di Indonesia.
Saat ini hanya tersedia 0,68 dokter termasuk dokter spesialis per 1.000 populasi Indonesia. Sedangkan menurut standar WHO yaitu 1 per 1.000 populasi.
Menurutnya, dari segi jumlah SDM kesehatan, Indonesia masih kekurangan 31.481 dokter spesialis untuk melayani 277.432.360 penduduk. Sebanyak 47 persen RSUD di tingkat kabupaten/kota di Indonesia belum terpenuhi dengan tujuh jenis dokter spesialis.
Di samping itu, kata dia, ada celah yang menganga antara ketersediaan dokter di pulau Jawa dengan luar Jawa. Perbedaan itu membuat layanan kesehatan di Indonesia tergolong mengkhawatirkan.
"Yang mana 50 persen puskesmas di Indonesia Timur seperti Papua tidak memiliki dokter umum dan lebih mengkhawatirkan untuk dokter spesialis," kata Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan yang membuat timpangnya jumlah SDM adalah bias kebijakan yang menggunakan standar tenaga kesehatan dari pusat atau pulau Jawa.
Saat ini tenaga kesehatan dokter atau perawat masih mengandalkan suplai pusat dan bila terus-menerus maka ketimpangan akan terus berlangsung.
"Bayangan saja, tidak mungkin kalau menyelesaikan masalah di Papua kalau dokternya atau perawatnya bukan dari Papua. SDM lokal Papua atau Indonesia timur banyak yang cerdas. Mereka bisa kita berdayakan, dididik, dilatih untuk bisa menjadi tenaga kesehatan," kata dia.
Karenanya, dia meminta kepada Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI) untuk bisa menciptakan terobosan kebijakan supaya ketimpangan bisa teratasi.
Menurutnya PERSI bisa menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan tenaga kesehatan yang merupakan urusan konkueren antara pemerintah pusat dan daerah.
"Mestinya menurut saya dari segi kebijakan harus ada terobosan berani untuk mengatasi ketimpangan ini," kata Menko PMK.
Selain masalah bias kebijakan, menurut Menko PMK, masalah lainnya dalam pemenuhan SDM kesehatan adalah masalah bias geospasial.
Menurutnya, kondisi geografis Indonesia dengan jumlah kepulauan sangat banyak, medan yang sulit, dan jangkauan pemerataan pembangunan dari pusat ke wilayah lain masih sulit.
Maka dari itu, kata dia, salah satu solusi dilakukan pemerintah adalah dengan memindahkan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan.
Dengan begitu, diharapkan bisa lebih menjangkau, dan pemerataan pembangunan termasuk pembangunan sektor kesehatan.
Baca juga: Digitalisasi kesehatan solusi kurangnya dokter spesialis
Dengan begitu, diharapkan bisa lebih menjangkau, dan pemerataan pembangunan termasuk pembangunan sektor kesehatan.
Baca juga: Digitalisasi kesehatan solusi kurangnya dokter spesialis
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2023
