Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri ditingkatkan, karena selain menyangkut nasib seorang warga negara, juga menyangkut martabat bangsa dan negara.
"Pelayanan birokrasi dan penerbitan dokumen-dokumen serta proses kebarangkatan dan pemulangan TKI harus lebih dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik," kata Presiden, saat membuka Rakornas Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Jakarta, Kamis.
Presiden juga meminta agar setiap urusan dalam pengiriman TKI dipermudah dan jangan dipersulit.
"Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Tapi jangan dibalik, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," kata Presiden di hadapan peserta Rakornas yang terdiri dari sekitar 800 orang stakeholder terkait pengiriman TKI ke luar negeri.
Presiden juga menceritakan berdasarkan SMS dan surat-surat dari PO BOX yang diterimanya, masih banyak di negeri ini yang mempersulit setiap urusan.
"Bagaimana mau maju kalau seperti ini, sementara China, India, Rusia, dan Vietnam sudah maju karena mempermudah setiap urusan," katanya dalam acara yang antara lain dihadiri oleh Menko Perekonomian Boediono, Menakertrans Erman Suparno, Menlu Hassan Wirajuda, Meneg BUMN Sugiharto.
Presiden juga meminta agar informasi dan pelayanan dokumen untuk penempatan TKI diberikan secara tertib dan efisien, sehingga menjauhkan TKI dari perilaku preman dan pungli.
Semua pihak, lanjutnya, harus menciptakan suasana nyaman bagi TKI agar mereka memiliki semangat kerja di luar negeri, tanpa meninggalkan persoalan di Tanah Air-nya.
Presiden mengatakan mekanisme dan prosedur pengiriman TKI perlu disederhanakan dan diperpendek mata rantainya.
Sementara kepada aparat penegak hukum, Presiden meminta agar melakukan penertiban terhadap para calo tenaga kerja yang saat ini masih banyak beroperasi di daerah-daerah serta tempat embarkasi dan debarkasi.
"Penyediaan calon TKI saat ini masih didominasi oleh sponsor atau calo yang konon sering menimbulkan kerawanan dan kerentanan, seperti pemalsuan dokumen jatidiri, pungutan di luar kewajaran, dan penempatan TKI ilegal. Mari kita hentikan situasi ini," katanya
Presien meminta agar Rakornas dapat menghasilkan kebijakan, peraturan, dan solusi yang mendasar mengenai masalah ketenagakerjaan, sehingga para TKI dapat bekerja dengan baik, demi kepentingan keluarga dan negara
Presiden juga meminta agar Depnaker pengendalikan pengiriman TKI yang bekerja di sektor informal dan memperbanyak pengiriman tenaga kerja yang memiliki keterampilan, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
