Medan (ANTARA News) - Pengesahan UU Pemerintahan Aceh (UUPA)oleh DPR pada Selasa (11/7) diharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa diterima semua pihak, terutama masyarakat Aceh mengingat provinsi terbarat Indonesia itu memerlukan penanganan yang tekun, ulet, sabar, dan berkesinambungan terkait rehabilitasi dan rekonstruksinya.
"Beberapa hari lalu UU Pemerintahan Aceh telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Ini hal yang baik, dan saya harap bisa diterima semua pihak, terutama masyarakat Aceh," katanya saat meresmikan penyerahan 500 rumah kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi korban tsunami, di Medan, Kamis petang.
Yudhoyono yang didampingi Ibu Negara, Kristiani Yudhoyono, berada di Medan untuk meresmikan pencanangan sejumlah proyek strategis di bidang energi, di antaranya pembangunan PLTU Labuhan Angin dengan daya terpasang 2 kali 115 Megawatt, perluasan PLTA Asahan I berdaya terpasang 2 kali 90 Megawatt, dan perluasan sistem interkoneksi kelistrikan se-Sumatera Utara.
Dengan pemberlakuan UU Pemerintahan Aceh yang berbasis prinsip otonomi daerah itu, katanya, masyarakat diajak untuk melanjutkan perjuangan membangun kembali Aceh yang pada akhir 2004 dilanda tsunami berskala dunia itu.
DPR dengan suara bulat menyetujui pengesahan RUU Pemerintahan Aceh menjadi UU Pemerintahan Aceh, di Gedung Parlemen, Jakarta, beberapa hari lalu. Hal yang cukup menjadi perhatian banyak pihak, adalah masalah kepemimpinan daerah, dimana seorang tiada tempat bagi calon independen gubernus untuk maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah.
"Marilah kita lanjutkan perjuangan membangun kembali Aceh yang lebih baik, aman, sejahtera, agar masa depannya bisa lebih baik lagi," kata Yudhoyono.
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana alam, katanya, tidak mungkin dilaksanakan semudah yang dibayangkan orang. Banyak negara yang lebih maju dari Indonesia, juga mengalami kesulitan yang cukup serius saat membangun kembali lingkungannya setelah tertimpa bencana alam.
Di kedua provinsi yang tertimpa musibah itu, yaitu Aceh dan Sumatera Utara, katanya, pemerintah dan rakyat senantiasa berusaha agar semua area yang tertimpa musibah bisa kembali pulih seperti sedia kala.
"Kita tidak pernah melupakan Nias, biarpun ada bencana datang silih berganti namun rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias tetap berjalan. Ini tanggung jawab pemerintah dengan dukungan semua komponen bangsa," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
