Staf khusus Presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden di Jakarta Senin mengatakan, KJRI dalam dua hari terakhir ini telah berupaya mengurus dokumen keimigrasian warga negara Indonesia yang berstatus "over stay", namun karena keterbatasan yang ada maka tidak bisa sekaligus terlayani semuanya.
"Dapat saya sampaikan, dua hari lalu sebenarnya ada sekitar 12 ribu WNI atau TKI kita yang mengurus paspor atau surat perjalanan laksana paspor mereka di KJRI, KJRI sejauh ini bisa memfasilitasi sekitar 5.000 dokumen tersebut per harinya," kata Faizasyah.
Ditambahkannya,"Kita dapat sampaikan bahwa hingga saat sekarang KJRI kita dapat memfasilitasi lebih dari 48 ribu dokumen WNI yang berada di Arab Saudi. Sebenarnya sejak kegiatan pemutihan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, pemerintah RI sudah siapkan satu tim yang melibatkan berbagai unsur untuk memfasilitasi sebaik mungkin TKI kita yang ada di Arab Saudi, kita ketahui bahwa sejak pengumuman tersebut hingga batas waktu akhir pemprosesannya 3 Juli, sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan pemerintah termasuk menerbitkan 48 ribu surat keterangan tersebut."
Faizasyah mengatakan kebijakan pemutihan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi semestinya dapat disikapi dengan positif oleh warga negara Indonesia yang ada di sana termasuk dengan menjaga agar tidak terjadi kekacauan.
"Kita menyesalkan tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan sekelompok masyarakat kita di Arab Saudi, kita harus melihat kembali bahwa kebijakan pemutihan atau amnesti yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, disikapi dengan WN kita dan WNA lainnya dengan sikap yang positif," katanya.
Faizasyah mengatakan pemerintah melalui KJRI terus melakukan upaya maksimal untuk menyelesaiakan proses itu.
"Pemerintah, tentu kita akan optimal fasilitasi dokumentasi yang diperlukan. Lebih dari 100 ribu dokumen dan lain-lain telah dikirimkan dari Jakarta, koordinasi dengan Kemenlu dan pemerintah terkait, dan dokumen itulah yang dikemudian diterbitkan untuk WNI."
"Saya garis bawahi, tiap harinya perwakilan kita bekerja 24 jam dari 5.30 pagi, menerima aplikasi pendaftaran, hingga sekitar jam 3 sore, selanjutnya 3 sore sampai 11.30 malam mereka memfasilitasi penerbitan dokumen tersebut. Sehingga dari sisi pemerintah bekerja 100 persen maksimal mungkin memfasilitasi TKI atau WNI kita yang sudah melewati masa tinggal resmi merka di Arab Saudi," katanya.
Meski demikian, kata Faizasyah, pihak kementerian luar negeri juga tengah mengevaluasi sistem kerja di KJRI Jeddah.
"Evaluasi KJRI sedang dilakukan oleh pihak perwakilan saat ini, untuk bisa antisipasi lonjakan WNI yang urus dokumen. Memang sekarang telah ada proses evaluasi sejauh mana penerbitan paspor tersebut dilakukan. Insiden ini baru terjadi kemarin malam, sejauh ini kita sedang tunggu laporan resmi perwakilan kita di Timur Tengah," katanya.
Mengenai adanya korban meninggal akibat peristiwa itu, Faizasyah mengatakan masih menunggu laporan tim yang sedang melakukan investigasi.
"Esensi dari yang dilakukan adalah, satu, memberikan fasilitas kekonseleran, perlindungan dan juga ketenagakerjaan. Jadi jangan terlalu cepat kita menyimpulkan karena ini satu hal yang di luar bayangan dan juga atas koordinasi dengan pihak keamanan setempat."
"Pihak keamanan Arab Saudi juga memberikan pertimbangan bahwa dalam kondisi yang tidak bisa dikelola lagi proses pemberian dokumen dihentikan. Jadi kebijakan KJRI atau tim yang dikirim, berhentikan proses pemberian paspor atas pertimbangan juga dari pihak keamanan setempat. Dihentikan sementara dan diproses lebih lanjut. Hari ini dilakukan antisipasi, ada penambahan aparat keamanan," paparnya.
Pewarta: Panca Hari Prabowo dan M Arif Iskandar
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2013
