"Masih ada persoalan di situ dan kami minta persoalan itu diselesaikan dulu, kalau belum diselesaikan kami tidak mau menyetujui," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa.
Keempatnya adalah Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah, yang dimekarkan dari Kabupaten Buton, kemudian Kabupaten Muna Barat dan Kota Raha yang dimekarkan dari Kabupaten Muna.
Pada saat Kabupaten Buton dimekarkan menjadi Kota Baubau pada 2001, Pemda Buton belum memberikan dana hibah kepada daerah mekarnya hingga kini.
"Buton ada persoalan dana hibah yang seharusnya diberikan kepada Baubau tetapi tidak diberikan, padahal di UU (Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau) disebutkan," jelasnya.
Selain itu, sebagai daerah induk Buton juga belum menyerahkan asset kepada Kota Baubau sebagai daerah pemekaran.
Masalah serupa dialami Kabupaten Muna yang belum juga menyerahkan dana hibah dan asset kepada daerah hasil pemekaran sebelumnya, Buton Utara.
Oleh karena itu, Kemdagri menegaskan kepada DPR bahwa selama persoalan tersebut belum diselesaikan, pemerintah tidak akan menyetujui RUU DOB itu.
Keteledoran daerah induk itu menjadi rapor merah bagi Buton dan Muna karena ketika pemekaran sebelumnya tidak bisa berkomitmen.
"Bagaimana kami mau mekarkan lagi, sementara dulu saja ketika minta dimekarkan tidak bisa bertanggungjawab. Masa sudah mendapat rapor merah dikasih lagi pemekaran, apalagi masing-masing minta dua sekaligus," katanya.
Dari 19 RUU DOB yang dibahas DPR sejak 2012, 15 diantaranya disahkan menjadi UU, yang terdiri atas satu provinsi dan 14 kabupaten.
Kelimabelasnya adalah Provinsi Kalimantan Utara, Mahakam Ulu, Penukal Abab Lematang Ilir, Pesisir Barat, Pangandaran, Malaka, Banggai Laut, Kolaka Timur, Mamuju Tengah, Pulau Taliabu, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Morowali Utara, Konawe Kepulauan, dan terakhir Musi Rawas Utara.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2013
