Jakarta (ANTARA) - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penugasan tenaga aparat penegak hukum yang berkaitan dengan kasus di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau harus terkoordinasi dengan baik agar tak menimbulkan persepsi buruk.
 
"Penggunaan tenaga keamanan seperti polisi dan TNI harus terkoordinasi dengan baik agar tidak seolah-olah aparat dibenturkan dengan masyarakat," katanya dalam diskusi Penyelesaian Kasus Pulau Rempang yang diikuti di Jakarta, Jumat.
 
Demikian pula bagi masyarakat, kata Najih, agar tidak memunculkan narasi bahwa masyarakat Rempang melawan adanya proyek Rempang Eco City.
 
Dia menilai hal tersebut terjadi karena Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat setempat.
 
"Karena itu, harus clean and clear dahulu, baru dihadirkan petugas keamanan," ujarnya.
 
Ombudsman RI, kata Najih, juga telah melakukan kajian terkait bagaimana situasi dan kondisi yang selama ini berjalan di Pulau Rempang.
 
Dia menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perihal kasus tersebut, serta mengimbau agar merencanakan proyek Rempang Eco City dengan lebih baik lagi.
 
"Sebenarnya proyek ini baik, tapi kalau dikelola dengan tidak baik, maka masyarakat akan terkesan diabaikan haknya," tuturnya.
   
Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPBB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Irfan Syakir Widyasa mengatakan proyek pengembangan investasi di Pulau Rempang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
 
"Karena yang dibangun di Rempang itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas, baik itu tenaga kerjanya kemudian juga masyarakat yang ada di sana juga sebetulnya diberikan kompensasi yang besar," kata Irfan pada Rabu (4/10).
 
Dia menerangkan hambatan yang sempat dihadapi saat pengembangan investasi di Pulau Rempang disebabkan oleh penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum maksimal hingga adanya kepentingan politik dan negara asing yang terlibat.
 
"Selama ini karena informasi yang mungkin belum sampai karena juga memang kepentingannya banyak sekali selain ada pilwalkot, pilgub, pilpres tapi rupanya investasi yang masuk ini kan juga diinginkan oleh negara lain," tutur Irfan Syakir Widyasa.


Baca juga: Bahlil pastikan Xinyi lanjutkan investasi di Rempang Kepri

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2023