Menurut Peneliti Partnership, Herry Yogaswara, pengukuran indeks dilakukan terhadap sektor pemerintah (government/political office), birokrasi (bureaucracy), masyarakat ekonomi (economic society) dan masyarakat sipil (civil society).
Empat sektor tersebut dinilai berdasarkan prinsip good governance seperti, partisipasi, akuntabilitas, keadlian, transparansi, efisiensi dan efektifitas.
"Kami bekerja mengumpulkan dan menganalisis data-data terkait dengan tatakelola pemerintahan seperti APBD, Perda, Statistik, Laporan BPK, dan sebagainya," katanya.
Lima teratas hasil IGI tahun 2012 adalah Provinsi DIY (6,80) Jatim (6,42) DKI Jakarta (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23), sedangkan lima provinsi terbawah adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77), Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41).
Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2013
