"Salah satu subsidi yang kami harapkan dari pemerintah pusat dengan penundaan bayar pajak, ini akan banyak sekali dampaknya buat pengusaha," kata Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah Timur Kadin, Salahuddin Sampetoding dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pemberian keringanan pajak tersebut akan membantu berjalannya usaha-usaha yang terletak di daerah yang minim infrastruktur.
Dengan pemberian tax holiday, menurut dia, menjadi salah satu upaya untuk mensejajarkan perekonomian Indonesia bagian Timur dengan wilayah Indonesia bagian Barat dan Tengah.
Pasalnya menurut Salahuddin, persoalan infrastruktur yang belum memadai membuat kegiatan bisnis di Indonesia Timur menjadi berbiaya tinggi sehingga harus diberikan perlakuan berupa kebijakan khusus. Hal ini berbeda dengan Indonesia bagian barat dan tengah yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai.
"Kalau kita investasi di Indonesia timur, kita harus berhubungan dengan sistem logistik yang pasti mahal, tenaga kerja harus didatangkan dari luar, misal di Papua, harus ambil tenaga kerja dari Sulut, Sulteng atau Jawa, bahan baku juga mahal, biaya terhadap produksi mahal," katanya.
Bila insentif tax holiday diterapkan, dia mencontohkan bahwa usaha yang telah menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu misalnya satu tahun, baru dikenakan kewajiban untuk membayar pajak.
Sistem seperti ini akan membantu mengurangi beban pengusaha jika dibandingkan dengan pemungutan pajak yang dilakukan di saat awal usaha mulai berjalan.
Terkait hal ini, menurut dia, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan kebijakan dalam pemberian tax holiday khususnya untuk Indonesia timur.
"Mungkin menyangkut tax holiday untuk Indonesia timur diberikan suatu kebijakan keputusan apa lewat perpres atau kepmen," katanya.
(A064/B008)
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013
