Bandung (ANTARA News) - Indonesia harus memiliki akses web analisis ekonomi untuk penyeimbang informasi bagi masyarakat seperti yang telah dimiliki sejumlah negara di dunia, kata Direktur Center for Economics and Development Studies (CEDS) Arif Anshory di Bandung, Selasa.

"Berbagai indikator pembangunan manusia yang diumumkan pemerintah saat ini hanya dilaporkan nilai rata-rata nasionalnya saja," kata Arif Anshory saat menjadi pembicara pada Seminar Ekonomi di Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Selasa.

Menurut Anshori jarang sekali masyarakat bisa mengakses informasi bagaimana kemajuan golongan masyarakat miskin.

"Sebelum tahun 2000-an pendapatan rakyat terbilang relatif stabil, namun setelah reformasi level income dalam 20 persen rakyat miskin stagnan atau tidak meningkat," katanya.

Hal itu, menurut dia disebabkan pembangunan ekonomi hanya pada pertumbuhan ekonomi tidak diikuti penurunan ketimpangan pendapatan dan akses terhadap kesempatan kerja layak, investasi human capital melalui pendidikan serta kesehatan.

"Ketimpangan di bidang ketenagakerjaan formal, pendidikan dan kesehatan terjadi pada daya akses yang menurun dari masyarakat terutama penduduk miskin," kata Anshory.

Terkait pendidikan yakni angka melek huruf, rata-rata lama bersekolah dan partisipasi Perguruan Tinggi meningkat dari sisi kesenjangan namun lebih baik secara akses.

Begitu juga di bidang kesehatan seperti akses air bersih dan sanitasi.
(S033/Z003)

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2013