Apalagi tahun ini tidak ada anggota Gapki, terutama di Riau, yang mendapat perluasan kebun sawit.
"Meski Gapki menghormati proses hukum yang berjalan, harus dibedakan apa lahan itu dibakar atau terbakar karena saya nilai tidak mungkin lahan sawit sendiri dibakar karena akan rugi besar," kata Wisnu ketika dihubungi Antara, Rabu.
Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Balthazar Kambuaya menyatakan, ada delapan perusahaan kelapa sawit Malaysia yang terindikasi kuat terlibat dalam kebakaran lahan di Riau.
Menurut Wisnu, empat dari delapan perusahaan yang disebut MenLH adalah anggota Gapki Riau.
"Kebakaran saya yakini bukan di area pembukaan baru, karena tahun ini tidak ada anggota Gapki mendapat perluasan kebun sawit tahun ini. Artinya itu bisa terjadi di lahan yang sudah ditanami, jadi harus ditelusuri betul apa iya itu dibakar atau ikut terbakar dari kebakaran lahan di sekelilingnya," tegas Wisnu.
Karena itu, ia meminta agar titik koordinat yang menyatakan sumber kebakaran berasal dari perusahaan harus dicek dengan benar. "Saya masih menunggu hasil laporan anggota di lapangan," katanya.
Ia mengatakan Gapki menghormati proses penyelidikan yang kini dilakukan kepolisian.
Selain itu, ia juga sudah menginstruksikan agar seluruh perusahaan anggota Gapki menyiagakan personel untuk mengantisipasi kebakaran lahan.
"Perusahaan anggota Gapki juga wajib membantu pemadaman kebakaran lahan di sekitar konsesinya yang dimiliki masyarakat," ujarnya.
Pewarta: FB Anggoro
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2013
