"Kami akan memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang jumlahnya cukup signifikan untuk proses normalisasi," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, hasil survei Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi menyebutkan total potensi CSR perusahaan di wilayah setempat rata-rata mencapai Rp400 miliar per tahun.
Menurut dia, ratusan perusahaan tersebut juga memiliki tanggung jawab secara tidak langsung terhadap kualitas lingkungan.
"Selama ini, perusahaan menyalurkan dana CSR mereka ke luar Kota Bekasi. Sebut saja PT Bakrie dan PT Arnot. Kalau pemerintah bisa menarik 10 persennya saja dari potensi dana CSR atau sekitar Rp40 miliar per tahun, itu sudah sangat bagus untuk menormalkan Kali Bekasi," katanya.
Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah melalui dana patungan perusahaan untuk membantu pemerintah daerah melakukan normalisasi Kali Bekasi secara mandiri tanpa bantuan dana pemerintah pusat.
"Misalnya, dengan patungan Rp5 juta per perusahaan. Dana sebesar itu bagi perusahaan tidaklah berat. Agar tidak muncul prasangka buruk, perusahaan bisa memberikan dalam bentuk tanaman sesuai dengan jumlah uang di atas," katanya.
Dikatakan Rahmat, hasil pantauan pihaknya terhadap kondisi Kali Bekasi pada pekan lalu diketahui kondisinya kian memburuk.
"Ada sejumlah titik yang mengalami sedimentasi, kerusakan bangunan akibat erosi, belum lagi bahaya pencemaran," katanya.
Menurut dia, besarnya biaya normalisasi Kali Bekasi cukup membebani keuangan pemerintah. Buktinya, Kementerian Pekerjaan Umum hingga kini belum dapat mengalokasikan dana normalisasi Kali Bekasi.
"Padahal kita sudah jauh-jauh hari mengirimkan surat permintaan, namun hingga kini belum ada realisasi," katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2013
